Daftar Isi
Demonstrasi yang dimotori oleh Generasi Z terus merebak di berbagai wilayah Indonesia sebagai bentuk kemarahan atas kebijakan anggaran pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat. Dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming serta momen Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 2025 dimanfaatkan para orang muda untuk menyuarakan kritik terhadap krisis struktural yang berdampak langsung pada masa depan mereka.
Konsolidasi dan Tuntutan Lima Klaster Masalah
Melalui Komite Selamatkan Daulat Rakyat (SaDar) yang menggabungkan mahasiswa dari sembilan universitas—yakni UI, UGM, UB, ITB, Unpad, Unair, Undip, UPN Veteran Yogyakarta, dan Unnes—mereka menggelar aksi di Tugu Tani pada 20 Oktober dan Bundaran Hotel Indonesia (HI) pada 28 Oktober. Aksi tersebut didahului konsolidasi selama tiga bulan bersama akademisi, lembaga swadaya masyarakat, serta aliansi masyarakat sipil. Berdasarkan survei terhadap 555 responden yang merujuk pada lima klaster masalah, isu utama yang disoroti meliputi ekonomi dan keuangan, HAM dan demokrasi, hukum dan tata kelola pemerintahan, lingkungan, serta pelayanan publik. Wakil Kepala Departemen Aksi dan Propaganda BEM UI, Lionel Sihaloho, seperti dilaporkan BBC News Indonesia, menyatakan bahwa turun ke jalan merupakan kewajiban moral sebagai wujud kepedulian pada rakyat. Sementara itu, Ketua Senat Mahasiswa UGM, Mesa Syafitra, menilai kebijakan yang serampangan membuat diam bukan lagi pilihan di tengah ancaman kerusakan alam dan pemborosan anggaran menjelang visi Indonesia Emas 2045. Presiden Eksekutif Mahasiswa UB, Muhammad Azhar Zidane, menambahkan bahwa generasinya akan menanggung keputusan pemerintah yang tidak memprioritaskan masyarakat, sehingga anak muda harus mengambil peran sebagai subjek politik.
Kekhasan Tema, Pemilihan Lokasi, dan Peran Media Sosial
Gerakan protes di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran memiliki kekhasan tema yang berpusat pada kekacauan kebijakan anggaran, mulai dari aksi Indonesia Gelap hingga demonstrasi sepanjang 2025 dan 2026 yang berdampak pada keseharian masyarakat. Dalam menentukan lokasi aksi, Komite SaDar memilih landmark kota seperti Bundaran HI dan Tugu Tani di Jakarta serta Tugu Golong Gilig dan Titik Nol Kilometer di Yogyakarta untuk membangun kesadaran kolektif dan memudahkan berbagai elemen masyarakat bergabung dengan melepaskan jas almamater. Selain itu, penggunaan media sosial menjadi ciri khas Gen Z untuk melawan narasi para pendengung bayaran pemerintah. Mereka mengadopsi budaya pop dan simbol-simbol global seperti salam tiga jari dan karakter bertopeng untuk mengampanyekan hak-hak warga, yang menurut riset Asia Research Centre UI (ARC UI) dan Research Centre for Politics and Government UGM (PolGov UGM) berhasil memperluas solidaritas lintas kelas serta memperkenalkan perspektif baru dalam diskursus politik.
Kelebihan, Kelemahan, dan Tantangan Gerakan
Guru Besar Ilmu Komunikasi FISIP UI, Inaya Rakhmani, menjelaskan bahwa kelebihan gerakan ini terletak pada kemampuan Gen Z membaca anggaran sebagai urusan hidup sehari-hari yang berkaitan dengan layanan dasar dan masa depan yang kian timpang. Meskipun tahan banting menghadapi gas air mata dan represi—termasuk data Amnesty International yang mencatat 6.003 orang ditangkap sepanjang 2025-2026—gerakan ini memiliki kelemahan karena sifatnya yang kerap sporadis dan terkendala pergantian kepengurusan BEM setiap tahun. Tantangan lainnya meliputi represi digital melalui UU ITE, ancaman serangan siber, potensi polarisasi politik, hingga kemunculan demo tandingan seperti Deklarasi Sumpah Pemuda di Bundaran HI yang dihadiri aparat dan pesohor sehari setelah aksi 28 Oktober. Untuk menjaga keberlanjutan gerakan, Inaya menyarankan agar mahasiswa membangun organisasi yang berumur lebih panjang dari satu kepengurusan, memperkuat aliansi dengan buruh, petani, nelayan, dan pengemudi ojek daring, serta mendorong representasi politik yang memadai.
Artikel ini juga dikerjakan oleh Muhammad Aidil di Makassar, Sulawesi Selatan.
Sumber: BBC News Indonesia
