Daftar Isi
Ribuan mahasiswa bersama elemen masyarakat sipil menggelar aksi unjuk rasa di sejumlah kota di Indonesia pada Selasa (20/10) dan Kamis (22/10). Gelombang demonstrasi ini berlangsung bertepatan dengan momentum dua tahun masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Para demonstran membawa berbagai tuntutan kritis, dengan fokus utama mendesak penetapan status bencana nasional untuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang meluas di berbagai daerah.
Aksi Bentang Spanduk dan Unjuk Rasa di Jakarta
Di Ibu Kota, aksi diawali oleh 11 aktivis Greenpeace yang membentangkan spanduk di Patung Selamat Datang, kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, pada Selasa (20/10) sekitar pukul 06.05 WIB. Pascaaksi tersebut, para aktivis dibawa ke Polda Metro Jaya. Perwakilan Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD), Daniel Winatra, menyoroti penanganan kepolisian terhadap para aktivis tersebut.
“Saat ini, enam dari 11 orang yang tadi beraksi belum diperbolehkan pulang tanpa dasar hukum yang jelas,” ujar Daniel Winatra dari TAUD.
Pihak kepolisian memeriksa aksi penempelan spanduk itu terkait dugaan pelanggaran UU Cagar Budaya. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold E.P. Hutagalung menjelaskan bahwa kepolisian memeriksa rekaman CCTV serta meminta keterangan petugas di lokasi guna mengetahui cara para aktivis memanjat patung cagar budaya tersebut. Keenam aktivis tersebut akhirnya dilepaskan oleh kepolisian pada Selasa malam.
Pada siang hingga sore hari, gelombang massa mahasiswa memadati kawasan Tugu Tani dan Patung Kuda. Di Tugu Tani, massa menyuarakan lima tuntutan utama yang mencakup penetapan karhutla sebagai bencana nasional, pemulihan ekonomi, penegakan HAM dan demokrasi, pemberantasan korupsi, serta perbaikan layanan pendidikan dan kesehatan. Salah satu peserta aksi, Nazhira dari BEM IPB, menyampaikan keprihatinannya atas melambungnya harga kebutuhan pokok selama dua tahun terakhir.
“Sekarang terasa, untuk apa-apa harga barang naik semua. Sedikit-sedikit tapi lama-lama jadi bukit,” katanya. Ia menceritakan bahwa uang Rp100 ribu yang dahulu cukup untuk ongkos, menonton bioskop, serta membeli makanan, kini hanya cukup untuk transportasi dan tiket menonton saja.
Menjelang malam, dua demonstran memanjat monumen Tugu Tani setinggi 10 meter untuk memasang spanduk tuntutan sebelum massa membubarkan diri secara tertib. Sementara itu di Patung Kuda, perwakilan mahasiswa dari Kalimantan, Muamar, menegaskan penderitaan warga akibat kabut asap karhutla.
“Kami hari ini membawa isu ini karhutla. 2045 Indonesia emas. Tapi anak-anak di Kalimantan bernapas susah,” kata Muamar saat berorasi.
Gelombang Protes di Jawa, Sumatra, dan Sulawesi
Aksi demonstrasi juga terjadi secara masif di kota-kota lain. Di Yogyakarta, ribuan mahasiswa dari UGM, UII, UMY, BEM Nusantara DIY, HMI, dan FMN berkumpul di gedung DPRD DIY sebelum berarak ke Titik Nol Kilometer. Troy Amirul Ahmad dari KM UII menyatakan fokus utama pergerakan mereka adalah sorotan terhadap penanganan bencana karhutla di Sumatra dan wilayah lainnya.
Di Jawa Tengah, ratusan mahasiswa memadati depan Kantor Gubernur Jawa Tengah di Semarang pada Kamis (22/10). Seperti dilaporkan jurnalis Kamal kepada BBC News Indonesia, mahasiswa membawa poster bertuliskan “If We Burn, You Burn With Us”. Mahasiswi bernama Lira menjelaskan ungkapan tersebut merupakan bentuk pesan agar pemerintah menyadari kepedihan masyarakat yang menjadi korban bencana.
Di Banjarmasin, Aliansi Amarah Rakyat Kalsel menggelar aksi di halaman Gedung DPRD Kalsel pada Kamis (22/10). Menurut laporan jurnalis Donny Muslim untuk BBC News Indonesia, massa menuntut transparansi anggaran penanganan karhutla serta jaminan layanan kesehatan gratis bagi warga terdampak.
Sementara itu di Makassar, kelompok Aliansi Muhammadiyah Satu menggelar unjuk rasa di depan kantor sementara DPRD Sulawesi Selatan pada Selasa (20/10). Koordinator lapangan aksi, Agung, mendesak pengusutan tuntas aktor di balik kebakaran hutan serta penghentian alih fungsi lahan. Aksi serupa juga berlangsung di beberapa titik lain seperti di kawasan flyover Pettarani dengan tagar #2tahuntidakpatuh.
Di Banda Aceh, demonstrasi Front Mahasiswa Aceh Resistance di kantor Gubernur Aceh diwarnai ketegangan dan pembakaran ban pada Selasa (20/10). Juru bicara aksi berinisial H menyampaikan bahwa kegagalan penanganan bencana karhutla dan banjir di Sumatra memicu frustrasi warga hingga memunculkan pengibaran Bendera Bulan Bintang sebagai bentuk protes. Jurnalis Hidayatullah melaporkan sempat terjadi insiden saling dorong antara petugas dan demonstran yang berusaha menerobos masuk gedung pemerintah.
Suara dari Papua dan Aksi Pesepeda Bandung
Di Jayapura, aktivis mahasiswa menggelar Mimbar Rakyat Papua pada Selasa (20/10). Aktivis asal Papua Selatan, Stenly Dambujai, mengungkapkan bahwa karhutla di Merauke telah mengganggu mata pencaharian masyarakat adat serta memicu penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
“Ini memang sangat mengganggu kesehatan, terutama ibu dan anak-anak, karena pernapasannya ISPA,” kata Stenly kepada jurnalis Ikbal Asra.
Aliansi Mahasiswa Pemuda Peduli Lingkungan dan Hak Masyarakat Adat Papua juga mendesak penghentian Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai merusak ekosistem. Mereka mengutip data Greenpeace yang mencatat pembukaan lahan PSN di Papua Selatan mencapai 36.000 hektare dengan deforestasi mencapai 19.900 hektare hingga Oktober 2025.
Di Bandung, empat orang pesepeda memulai aksi “Mengayuh ke Istana” dari Gedung Merdeka menuju Jakarta pada Selasa (20/10) untuk menyampaikan tuntutan langsung di Istana Negara pada Kamis (22/10). Koordinator aksi, Kidung Saujana, menegaskan empat tuntutan utama mereka.
“Yang pertama, yang pasti kami menuntut untuk ditetapkannya status bencana skala nasional,” ujar Kidung Saujana.
Selain aksi mengayuh sepeda, ratusan warga dan mahasiswa Bandung melakukan konvoi dari Jalan Asia Afrika hingga Teras Braga. Koordinator aksi Dedes serta seorang peserta warga bernama Susan Angelika (45) menyoroti melambungnya harga barang kebutuhan dan perusakan hutan demi ekspansi industri sawit.
Pascademonstrasi di Bandung, sebanyak 13 aktivis mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi ditahan di Polda Jawa Barat hingga 31 Oktober 2026. Mereka dijerat pasal-pasal KUHP Baru terkait dugaan penganiayaan, pengeroyokan, penghasutan, dan perlawanan terhadap petugas dengan ancaman hukuman 5 hingga 12 tahun penjara. Kuasa hukum dari LBH Bandung, Andi Daffa Patiroi, menyampaikan kepada jurnalis Yuli Saputra bahwa penangkapan salah satu mahasiswa berinisial F pada Rabu (21/10) malam tidak disertai pemberian salinan surat penangkapan kepada keluarga. Lima dari aktivis yang ditahan merupakan mahasiswa Universitas Parahyangan (Unpar), yang kini tengah mendampingi proses hukum tersebut.
Tanggapan Pemerintah
Menanggapi gelombang unjuk rasa dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, memberikan penjelasan resmi terkait poin-poin tuntutan massa.
Mengenai desakan penetapan status bencana nasional untuk karhutla, Syahganda menyatakan bahwa pemerintah masih menimbang dampak dari kebijakan tersebut. Menurutnya, pemerintah menindak tegas perusahaan yang melanggar hukum serta terus berupaya memenuhi kebutuhan kesehatan dan pendidikan warga terdampak.
“Pemerintah mengkaji terus baik buruknya menetapkan Karhutla sebagai bencana nasional. Selama pemerintah masih mampu menyelesaikan sendiri pemerintah belum berharap keterlibatan negara lain,” kata Syahganda seperti dikutip dari Kompas.com.
Terkait stabilitas pasar modal, Syahganda menegaskan bahwa kepolisian sedang mengusut skandal MSCI untuk menjaga kepercayaan investor. Mengenai kebebasan berpendapat, pemerintah mengklaim tetap menjamin kebebasan berdemokrasi sambil membatasi tindakan kampanye negatif yang dinilai merusak keharmonisan. Sementara di sektor hukum, Presiden Prabowo telah memberikan kewenangan penuh kepada KPK untuk memproses siapapun pejabat yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.
Sumber: BBC News Indonesia
