Daftar Isi
Ribuan anak muda di Jerman bersiap menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di 34 kota pada Sabtu (31/10/2026), mengikuti jejak gerakan serupa di negara-negara Eropa lainnya seperti Prancis. Aksi yang dimotori oleh inisiatif “Gen Z regelt” ini menuntut peningkatan anggaran untuk sekolah, penurunan biaya hidup, keadilan sosial, perlindungan iklim yang lebih kuat, serta penolakan terhadap potensi pemberlakuan kembali wajib militer.
Penolakan Isu Kekerasan oleh Penyelenggara
Penyelenggara aksi protes nasional di Jerman menuduh media telah meniupkan ketakutan akan kekerasan dan mengalihkan perhatian publik dari substansi tuntutan mereka. Juru bicara inisiatif tersebut, Veronika Dinter, kepada lembaga penyiaran Jerman Deutschlandfunk menyatakan bahwa narasi kekerasan digunakan untuk mengalihkan fokus dari tuntutan inti kelompoknya. Dinter menegaskan bahwa gerakan “Gen Z regelt” atau yang berarti “Gen Z mengambil alih” menyerukan demonstrasi damai sesuai prinsip-prinsip yang telah dipublikasikan.
Dinter juga menyayangkan keputusan badan perwakilan pelajar nasional Jerman yang memilih untuk menjaga jarak dari aksi protes tersebut karena alasan struktur organisasi yang dinilai belum jelas. Inisiatif ini menggelar aksi unjuk rasa langsung di Berlin, Cologne, Frankfurt, dan Munich, sementara kelompok lokal mengorganisasi protes di 30 kota lainnya. Berdasarkan data daring, hampir 180.000 orang telah menyatakan komitmen untuk hadir, meskipun tingkat kehadiran riil masih belum dapat dipastikan.
Aturan Hukum Unjuk Rasa di Jerman
Berdasarkan konstitusi atau Hukum Dasar Jerman, setiap warga negara memiliki hak fundamental untuk berkumpul di ruang publik selama kegiatan tersebut berlangsung secara damai dan tidak membawa senjata. Meskipun demikian, sejumlah negara bagian memiliki undang-undang perkumpulan sendiri yang mencakup pembatasan tambahan, seperti larangan berdemonstrasi di jalan tol di Negara Bagian Rhine-Westphalia Utara.
Undang-undang federal mewajibkan penyelenggara unjuk rasa untuk memberitahukan pihak berwenang setempat selambat-lambatnya 48 jam sebelum undangan terbuka disebarkan. Ketentuan ini dimaksudkan agar aparat dapat menyiapkan langkah-langkah keamanan serta mengurangi dampak unjuk rasa terhadap aktivitas publik melalui rekayasa lalu lintas. Walau demikian, demonstrasi spontan tetap diizinkan apabila menyangkut isu mendesak, dan pertemuan di dalam ruangan tidak memerlukan pemberitahuan sebelumnya.
Pembubaran atau pelarangan unjuk rasa sebelum maupun selama kegiatan berlangsung hanya diberlakukan sebagai langkah terakhir. Selain itu, beberapa lokasi penting seperti kawasan Gedung Reichstag di Berlin tempat parlemen Jerman bersidang serta Mahkamah Konstitusi Federal di Karlsruhe memiliki pembatasan khusus, di mana demonstrasi di sekitar Reichstag hanya diizinkan ketika parlemen sedang tidak bersidang.
Tanggapan Politik dan Situasi di Prancis
Sejumlah politikus konservatif, terutama dari Partai Kristen Demokrat (CDU) yang dipimpin oleh Kanselir Friedrich Merz, sebelumnya telah memperingatkan kemungkinan terjadinya kerusuhan seperti di Prancis. Kendati demikian, kelompok penyelenggara di Munich mengecam pandangan tersebut dalam konferensi pers di Cologne dengan menyatakan bahwa fokus terhadap potensi kekerasan menunjukkan aspirasi mereka tidak ditanggapi secara serius oleh para pembuat kebijakan.
Di sisi lain, sejumlah politikus memberikan dukungan terhadap aksi tersebut, termasuk Ketua Fraksi Partai Hijau di parlemen Katharina Dröge yang menyampaikan kepada kantor berita DPA bahwa kemarahan anak muda adalah hal yang wajar karena pemerintah federal tidak menganggap serius keinginan mereka. Senada dengan itu, pemimpin Partai Kiri Luigi Pantisano menilai waktu pelaksanaan protes sudah tepat di tengah rencana pemerintah meregulasi sistem perawatan dan pensiun yang disebutnya sebagai kekejaman sosial.
Sementara itu, otoritas di Prancis juga mengerahkan sekitar 70.000 petugas kepolisian untuk memantau sekitar 150 aksi unjuk rasa yang berlangsung pada hari yang sama. Pengerahan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi terulangnya kerusuhan dan penjarahan oleh ekstremis di sela-sela demonstrasi damai para pelajar yang menuntut perbaikan kondisi sekolah, biaya hidup, serta kesenjangan sosial seperti yang terjadi pada 17 Oktober sebelumnya.
Otoritas keamanan Jerman menyatakan belum memiliki bukti adanya rencana kekerasan, namun Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan peringatan bahwa kelompok ekstremis berpotensi menyusup ke tengah-tengah jalannya aksi massa.
