Data lebih dari 41.000 personel yang bekerja untuk Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) Amerika Serikat, termasuk ribuan staf yang terlibat dalam penegakan hukum imigrasi, bocor ke publik. Peristiwa yang terjadi pada Rabu tersebut menandai insiden ketiga kalinya dalam beberapa pekan terakhir sebuah badan pemerintah menjadi sasaran peretasan atau kebocoran data.
Rincian Data Pegawai yang Bocor
Kebocoran ini mencakup nama, alamat tempat bekerja, serta nomor telepon para staf DHS, termasuk agen yang bertugas di Badan Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) serta Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan (CBP), disertai deskripsi pekerjaan mereka di masing-masing instansi. Sebagian besar agen yang tercatat, yakni lebih dari 21.000 orang, bekerja untuk CBP, sementara hampir 6.600 orang bertugas di ICE.
Catatan lainnya menunjukkan adanya data agen dari Investigasi Keamanan Dalam Negeri, Layanan Perlindungan Federal, hingga pegawai Badan Keamanan Siber dan Infrastruktur. Informasi yang bocor juga memuat puluhan nama operasi rahasia yang sebelumnya tidak diketahui, daftar agen yang memimpin serta bekerja dalam operasi tersebut, dan beberapa teknologi yang digunakan dalam tugas mereka, termasuk teknologi dari Cellebrite dan Palantir.
Pihak yang Terlibat dan Respons Pemerintah
Kebocoran informasi pegawai ini diakses dari DHS oleh sebuah kelompok bernama Department of Peace, lalu dipublikasikan secara daring oleh jurnalis sekaligus peneliti keamanan siber maia crimew bersama situs web Distributed Denial of Secrets (DDoSecrets) ke dalam sebuah database bernama Icepick. Emma Best selaku salah satu pendiri DDoSecrets menjelaskan bahwa kebocoran tersebut bertujuan untuk mengganti anonimitas dengan akuntabilitas serta mengidentifikasi para pejabat yang mengawasi operasi rahasia dan program deportasi.
Seorang juru bicara DHS menyatakan bahwa pihak agensi mengetahui potensi pelanggaran keamanan tersebut dan sedang berupaya menangani situasi secara cepat serta efektif. Sementara itu, juru bicara perusahaan keamanan siring Okta, yang disebut oleh Department of Peace digunakan untuk mengakses profil agen melalui layanan masuk tunggal, menyatakan bahwa perusahaannya aman dan tidak ada bukti data atau sistem mereka yang disusupi.
Kebocoran data DHS ini terjadi di tengah meningkatnya gelombang kritik publik terhadap penegakan hukum imigrasi seiring lonjakan penangkapan dan deportasi di bawah pemerintahan Trump. Operasi imigrasi tahun ini berulang kali diwarnai kekerasan, termasuk penembakan oleh agen ICE yang menewaskan sedikitnya sembilan orang, sementara data dari Migration Policy Institute mencatat AS telah mendeportasi hampir satu juta orang sejak 2025.
Sumber: BBC News
