Kuala Lumpur, Malaysia – Pemerintah dan kalangan bisnis di kawasan Asia-Pasifik memantau pemilu paruh waktu Amerika Serikat dengan seksama di tengah tekanan krisis energi akibat perang antara AS dan Israel melawan Iran. Sebagian besar pihak mengharapkan adanya perubahan besar dari sisa masa jabatan Presiden Donald Trump, mulai dari kebijakan perang hingga tarif perdagangan.
Dampak Perang Iran dan Kebijakan Tarif
Di luar Timur Tengah, kawasan Asia-Pasifik menjadi wilayah yang paling terdampak oleh perang Iran. Penutupan Selat Hormuz oleh Iran memicu kekurangan pasokan energi yang parah. Filipina memberlakukan darurat energi nasional sejak Maret karena mengandalkan Teluk untuk lebih dari 90 persen impor minyak mentahnya. Lonjakan biaya bahan bakar juga menguras cadangan devisa ekonomi termiskin di kawasan seperti Kamboja, Laos, Myanmar, dan Timor Leste, sementara Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam harus menggelontorkan dana besar untuk subsidi bahan bakar.
Meskipun opini publik menentang perang, Steven Okun selaku spesialis perdagangan dan CEO APAC Advisors menyatakan kepada Al Jazeera bahwa Kongres AS yang dikuasai Demokrat kecil kemungkinan akan memaksa Trump mengakhiri konflik delapan bulan tersebut. Walau Kongres berpotensi menggelar investigasi dan sidang pengawasan, hal itu dinilai tidak akan mengubah dampak keseluruhan dari perang. Konstitusi AS memberikan wewenang deklarasi perang kepada Kongres, namun Trump mengeklaim serangan tersebut adalah bentuk pertahanan diri dan mengabaikan resolusi penarikan pasukan. Jika Kongres meloloskan undang-undang pembatasan militer, Trump dapat melakukan veto yang memerlukan mayoritas dua pertiga suara di kedua kamar untuk dibatalkan—ambang batas yang hampir pasti gagal dicapai Partai Demokrat.
Terkait perdagangan dan tarif, para analis juga melihat sedikit ruang bagi Kongres untuk membatasi Trump. Tahun lalu, pemerintah AS menerapkan tarif timbal balik sebesar 10 hingga 50 persen kepada sekitar 90 negara, yang berdampak berat pada negara-negara Asia seperti Kamboja, Laos, Vietnam, dan Myanmar. Setelah Mahkamah Agung membatalkan tarif tersebut pada Februari, pemerintahan Trump beralasan tuduhan kerja paksa untuk mengenakan tarif 10 hingga 12,5 persen pada Juli terhadap 60 mitra dagang, termasuk China, Jepang, Korea Selatan, dan tujuh negara Asia Tenggara.
Kendati demikian, Stephen Olson dari ISEAS-Yusof Ishak Institute berpendapat dalam esainya bahwa kecaman keras terhadap “Trumpism” di bilik suara dapat memberi keberanian bagi sayap pro-perdagangan bebas di Partai Republik. Menurutnya, hal tersebut memberikan secercah harapan bagi negara-negara Asia Tenggara yang bergantung pada pasar AS untuk mendapatkan keringanan atau pengecualian dari Kongres yang dikuasai Demokrat, meski perombakan kebijakan perdagangan secara mendalam harus menunggu pemilu presiden 2028.
Harapan Keamanan dan Hubungan AS-China
Joshua Kurlantzick, pengamat senior untuk Asia Tenggara dan Asia Selatan di Council on Foreign Relations, menyampaikan kepada Al Jazeera bahwa kawasan Asia menginginkan stabilitas yang lebih besar dalam jaminan keamanan AS serta kehadiran yang lebih jelas di Laut China Selatan dan Selat Taiwan. Pelaku usaha juga mengamati apakah kekalahan besar Partai Republik akan membuat kubu tersebut lebih berani menentang Trump terkait tarif, penjualan senjata, dan ketidakpastian ekonomi.
Di sisi lain, para analis memperkirakan akan ada perubahan dalam kebijakan teknologi terhadap China. Okun menuturkan bahwa Kongres yang baru akan meloloskan pembatasan yang lebih ketat terhadap China tanpa memandang partai mana yang menguasainya, seperti Remote Access Security Act, Chip Security Act, dan MATCH Act, karena kedua partai memiliki kesepakatan dalam isu tersebut. Di tengah hubungan yang menghangat dan dua pertemuan antara Trump dengan Presiden China Xi Jinping tahun ini, Trump menunda persetujuan paket penjualan senjata senilai 14 miliar dolar AS ke Taiwan demi menjaga gencatan senjata dagang yang rapuh.
Sementara itu, James Guild selaku pengajar di Universitas Islam Internasional Indonesia mengutarakan kekhawatiran bahwa Trump yang terhimpit di dalam negeri oleh Kongres dari kubu Demokrat dapat beralih mengambil kebijakan luar negeri yang semakin tidak menentu. Menurut Guild, Partai Demokrat memiliki rekam jejak yang buruk dalam mengimbangi dan meminta pertanggungjawaban Trump melalui instrumen pengawasan konvensional, sehingga publik harus menunggu untuk melihat efektivitas mereka kali ini.
