Krisis Ekonomi Suriah Capai Titik Kritis Pasca-Assad

Aksi unjuk rasa meletus di berbagai wilayah Suriah bulan lalu setelah pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak secara signifikan. Gelombang protes tersebut menjadi bentuk ketidakpuasan publik terbesar sejak Presiden Ahmed al-Sharaa memegang kekuasaan dua tahun lalu pascajatuhnya rezim Bashar al-Assad.

Para demonstran membakar ban, memblokir jalan, dan menyuarakan penolakan terhadap lonjakan biaya hidup yang kian melilit. Meski rencana kenaikan harga bahan bakar tersebut dibatalkan beberapa hari kemudian akibat tekanan publik, kondisi perekonomian warga terus memburuk di tengah kenaikan harga berbagai barang kebutuhan pokok.

Pemangkasan Subsidi dan Kenaikan Harga

Sejak mengambil alih kepemimpinan usai menumbangkan Assad dan mengakhiri perang saudara selama lebih dari 13 tahun, pemerintahan Sharaa menerapkan kebijakan penghematan anggaran untuk memulihkan ekonomi. Pemerintah memangkas berbagai subsidi yang telah berjalan selama puluhan tahun, yang berdampak pada lonjakan harga roti hingga sepuluh kali lipat.

Selain itu, penyesuaian harga bahan bakar dengan standar internasional turut memicu kenaikan biaya transportasi serta sektor pertanian. Tarif listrik di beberapa wilayah bahkan melonjak hingga beberapa ratus persen. Walau pemerintah telah menyesuaikan gaji serta pensiun pegawai negeri, langkah tersebut dinilai tidak mampu mengimbangi laju inflasi yang terus menanjak.

Data dari Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) mencatat bahwa 90 persen penduduk Suriah berada dalam garis kemiskinan pada tahun lalu. Pemerintah Suriah menyebut konflik antara Amerika Serikat dan Iran turut memicu tekanan pada pasar energi internasional, yang menjadi salah satu alasan penyesuaian harga BBM.

Kondisi Warga di Lapangan

Dalam penelusuran reporter BBC News di pasar terbuka kawasan pinggiran Damaskus, sejumlah warga membagikan kisah perjuangan mereka untuk bertahan hidup. Fatima Saleh Eid, seorang pekerja pembersih berusia 50 tahun, menceritakan bahwa keluarganya kini terpaksa menghemat konsumsi makanan. Fatima menuturkan kepada BBC News bahwa ia dan keluarganya tidak lagi sanggup membeli daging atau ayam dan hanya mengonsumsi sayuran.

Kondisi serupa dialami Marwan Bashour, seorang pensiunan berusia 68 tahun yang menerima uang pensiun bulanan sebesar $90, yang merupakan upah minimum sektor publik. Marwan menceritakan kepada BBC News bahwa ia harus meminjam uang serta menjual barang-barang rumah tangga hingga perabot demi menutupi biaya hidup sehari-hari. Ia juga tidak lagi menerima bantuan kemantuan akibat pemangkasan dana lembaga donor.

Warga lainnya, Nabil al-Remhein (63), mengaku kini hanya bisa makan satu kali sehari bersama keluarganya karena empat anaknya yang telah dewasa belum mendapat pekerjaan. Nabil mengungkapkan bahwa ia terpaksa mematikan lemari es selama lima jam sehari dan mengurangi penerangan demi menekan tagihan listrik, meski nilai tagihan tersebut tetap menyedot sepertiga dari pendapatannya.

Tantangan Pemulihan dan Rekonstruksi

Analis Chatham House di London, Haid Haid, menilai krisis ekonomi merupakan salah satu masalah paling berbahaya bagi pemerintah baru. Ia menjelaskan bahwa krisis ini disebabkan oleh kombinasi warisan rezim lama, keterbatasan sumber daya, serta dampak langsung dari kebijakan ekonomi pasar bebas yang diterapkan tanpa memperhitungkan perlindungan bagi masyarakat rentan.

Ekonom Suriah dari Circle of Arab Economists, Samir Aita, memperingatkan bahwa penerapan kebijakan yang kurang tepat dan kegagalan mengelola ekspektasi publik berisiko memicu kekacauan jika pemerintah tidak segera mengubah arah kebijakannya. Pihak Kementerian Ekonomi dan Industri Suriah menolak memberikan wawancara saat dimintai konfirmasi mengenai kondisi ini.

Di sisi lain, pemerintah Sharaa telah meraih sejumlah capaian diplomatik dan keamanan, seperti pencabutan sanksi internasional era Assad dan penghapusan Suriah dari daftar negara sponsor terorisme oleh Amerika Serikat. Pasukan pemerintah juga telah merebut kembali wilayah timur laut yang kaya sumber daya dari milisi pimpinan Kurdi, meski sebagian wilayah selatan masih dikuasai kelompok Druze dan wilayah barat daya diduduki Israel.

Bank Dunia memperkirakan biaya rekonstruksi Suriah mencapai $216 miliar pascaperang yang menewaskan setengah juta jiwa dan memaksa separuh populasi mengungsi. Banyak keluarga terpaksa tinggal di bangunan yang rusak karena tidak mampu membayar uang sewa, sementara pemulihan ekonomi secara menyeluruh dinilai mustahil tanpa masuknya investasi dan bantuan asing.

Di tengah tekanan ekonomi yang melilit, sebagian warga memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Abu Mahmoud, seorang pengemudi taksi di Damaskus, menyatakan bahwa pemerintah menerima negara dalam kondisi bangkrut sehingga masyarakat perlu memberikan waktu karena pemulihan tidak dapat terjadi dalam sekejap.