Paus Leo XIV sebelumnya telah mengecam kecerdasan buatan atau AI sebagai ancaman bagi martabat manusia, namun kekhawatiran serupa tidak hanya dirasakan oleh kelompok yang taat beragama saja. Seorang penganut Humanisme non-teis bernama David Durman baru-baru ini berhasil mendapatkan pengecualian atas dasar keyakinan untuk tidak menggunakan AI di lingkungan kerjanya.
Pandangan Humanisme terhadap Teknologi AI
Kepada TechCrunch, Durman yang bekerja sebagai administrator di University of Kentucky menjelaskan bahwa Humanisme merupakan kumpulan keyakinan mengenai pengalaman manusia serta cara berinteraksi dengan dunia. Keyakinan tersebut berpusat pada kesejahteraan serta perkembangan manusia baik secara individu maupun kolektif, dan mendorong seseorang untuk berupaya meningkatkan hal tersebut bagi diri sendiri maupun orang lain di sekitarnya.
Ketika mengamati perkembangan AI yang kian populer dalam kehidupan sehari-hari, Durman menghubungi American Humanist Association (AHA), sebuah lembaga nirlaba yang memajukan humanisme sekuler, guna mencari tahu cara memperoleh perlindungan hukum agar tidak dipaksa menggunakan AI di kantor. Ia meyakini bahwa pemanfaatan teknologi tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip yang dianutnya.
Durman menilai bahwa cara seseorang menjadi agen moral bagi diri sendiri maupun orang lain adalah melalui penerapan pikiran secara aktif, sehingga pengurangan proses tersebut akibat penggunaan AI akan berdampak negatif terhadap kemampuan manusia. Dalam pernyataan yang dirilis oleh AHA, ia menambahkan bahwa AI mengganggu kemampuan mencari nafkah, biaya lingkungan yang ditimbulkannya membawa bencana bagi planet bumi, serta pencurian kreativitas manusia mengancam elemen budaya seperti seni dan sastra yang membuat masyarakat berkembang.
Perlindungan Hukum dan Proses Akomodasi
Meskipun Humanism tidak bersifat anti-agama, paham ini umumnya menarik minat individu yang bersikap skeptis terhadap keberadaan tuhan atau kekuatan supernatural tetapi tetap mencari kerangka ilmiah serta moral. Staf Pengacara AHA, Alexandria Huiskens, menyatakan kepada TechCrunch bahwa kekhawatiran mengenai AI dan martabat manusia dapat melintasi berbagai keyakinan dan tradisi, baik ajaran Katolik, Universalisme, maupun Humanisme. Pihaknya ingin memastikan bahwa kaum Humanis atau non-teis memahami bahwa mereka juga dilindungi oleh undang-undang di tempat kerja.
Durman menjadi penganut Humanisme pertama yang berhasil mendapatkan akomodasi tempat kerja berupa izin untuk tidak menggunakan AI, serta salah satu orang pertama yang secara terbuka membahas upaya perlindungan tersebut. Ia terinspirasi setelah membaca kisah Erin Maus, seorang insinyur perangkat lunak sekaligus penganut Universalisme Universalis, yang berhasil memperoleh perlindungan serupa.
Juru bicara University of Kentucky, Jay Blanton, menyampaikan kepada TechCrunch bahwa institusi tersebut meninjau setiap permintaan akomodasi keagamaan secara individual dengan mempertimbangkan tanggung jawab pekerjaan serta situasi dari pemohon. Pihak universitas menilai bahwa akomodasi dapat diberikan selama pegawai yang bersangkutan tetap mampu menjalankan fungsi esensial dari posisinya, meskipun peninjauan ulang dapat dilakukan seiring dengan perkembangan teknologi dan tugas pekerjaan.
Peran Durman sebagai administrator yang membantu para peneliti mengajukan hibah membuat dirinya belum diwajibkan menggunakan AI dalam bekerja. Namun, menyusul adanya saran dari rekan kerja dan pimpinan agar pegawai mencoba alat-alat tersebut, ia memilih mengamankan pengecualian tersebut sejak dini untuk berjaga-jaga apabila anjuran itu berubah menjadi sebuah kewajiban di kemudian hari.
Sumber: TechCrunch
