Vucic Kalah Pemilu Serbia, Kubu Pembaharu Mulai Tak Sabar

Presiden Serbia Aleksandar Vucic harus menerima kekalahan dalam pemilihan umum yang digelar pada 25 Oktober lalu. Aliansi Kelompok Mahasiswa (Student List) berhasil meraih 53 persen suara, mengungguli Partai Kemajuan Serbia (SNS) besutan Vucic yang hanya mengumpulkan 39 persen suara.

Tuduhan Teror Revolusioner dan Pergeseran Media

Pasca-kekalahan tersebut, Vucic menyampaikan kegusurannya dalam konferensi pers dengan menuding pemenang pemilu melakukan teror revolusioner. Ia mengancam akan melakukan pengorganisasian mandiri apabila lembaga negara tidak mengambil tindakan terhadap aksi kekerasan dan perusakan yang menurutnya menargetkan pihak-pihak yang berbeda pendapat.

Vucic menunjuk pengunduran diri Direktur Jenderal stasiun TV pemerintah Serbia (RTS) serta pemecatan sejumlah redaktur senior sebagai bentuk dari tekanan tersebut. Di saat bersamaan, sekelompok pengunjuk rasa mendatangi stasiun TV Informer yang selama ini kerap menyudutkan pengkritik Vucic. Asosiasi jurnalis kini mendesak pencabutan izin siar stasiun TV tersebut, sementara media tabloid yang dulunya setia kepada Vucic mulai mengubah nada pemberitaan mereka dan tidak lagi mengecap Kelompok Mahasiswa sebagai teroris.

Penyelidikan Kasus Korupsi dan Tuntutan Keadilan

Aliansi Kelompok Mahasiswa yang lahir dari gerakan protes mahasiswa ini diperkuat oleh akademisi, aktivis, dan seniman. Gelombang perlawanan publik sebenarnya telah menguat sejak dua tahun lalu menyusul insiden runtuhnya atap beton stasiun kereta api di Novi Sad yang menewaskan 16 orang. Tragedi tersebut disinyalir dipicu oleh pengerjaan konstruksi yang buruk serta praktik korupsi dalam proyek renovasi.

Sejak kekalahan SNS, warga di berbagai kota secara damai menurunkan potret Vucic dari gedung-gedung pemerintahan. Kejaksaan penuntut umum untuk kejahatan terorganisasi juga telah memulai penyelidikan, termasuk dugaan kecurangan pemilu dan evaluasi terhadap Kantor Kejaksaan Tinggi Beograd yang dinilai pengkritik pernah menjadi alat politik Vucic.

Peneliti dari Institute for Philosophy and Social Theory di Universitas Beograd, Dejan Bursac, menjelaskan kepada Deutsche Welle bahwa masyarakat yang lama tertindas kini sangat mengharapkan keadilan. Bursac menilai dalam kekosongan kekuasaan saat ini, ketidaksabaran publik adalah hal yang wajar karena kubu SNS berakting seolah-olah hanya kalah dalam pemilu lokal di Skandinavia, padahal mereka bagian dari rezim yang korup.

Antisipasi Sabotase dan Arah Politik Luar Negeri

Peneliti dari Transparency Serbia, Zlatko Minic, mengingatkan adanya risiko dari pejabat lama yang berpotensi menandatangani kontrak baru atau membuat kewajiban keuangan sebelum melepaskan jabatannya. Mengantisipasi hal itu, Kelompok Mahasiswa mendesak pengunduran diri pejabat kepolisian dan peradilan, serta meminta para peniup peluit (whistleblower) melaporkan jika ada upaya pemusnahan dokumen negara.

Secara simbolis, pendukung Kelompok Mahasiswa langsung membersihkan Taman Pioneers di depan gedung parlemen sehari setelah pemilu. Taman tersebut sebelumnya dipagari oleh pendukung Vucic pada 2025 dan ditengarai menjadi markas kelompok yang menyerang demonstran anti-pemerintah.

Terkait kebijakan luar negeri, Kelompok Mahasiswa yang menggabungkan elemen pro-Eropa dan pro-Rusia menegaskan akan berfokus pada reformasi domestik untuk percepatan keanggotaan Uni Eropa. Calon anggota parlemen dari aliansi tersebut, Oliver Toskovic, mengonfirmasi kepada Deutsche Welle bahwa Serbia tidak akan mengubah arah politik luar negeri secara mendadak, termasuk tetap menolak sanksi terhadap Rusia karena ketergantungan pasokan energi.

Kandidat utama Kelompok Mahasiswa, Ilija Srdanovic, menyatakan keterbukaannya untuk berdialog dengan pemerintah Pristina di Kosovo serta telah menjalin komunikasi per telepon dengan Perdana Menteri Kroasia demi meredakan ketegangan kawasan.

Proses pemilu Serbia sendiri belum sepenuhnya usai karena pemungutan suara ulang harus digelar di sekitar 50 TPS pada Minggu (1/11) akibat dugaan pelanggaran. Setelah proses penghitungan suara ulang tersebut selesai, parlemen baru akan resmi dihimpun untuk membentuk pemerintahan mendatang.