Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memberitahu Kongres mengenai rencananya untuk mencabut status Afrika Selatan dan Rwanda dari program perdagangan preferensial mulai 1 Januari 2027. Kebijakan ini mengancam akses kedua negara terhadap fasilitas perdagangan bebas bea masuk ke pasar Amerika Serikat.
Alasan Pencabutan Status Agoa
Program yang dikenal sebagai African Growth and Opportunity Act (Agoa) tersebut memungkinkan negara-negara Afrika yang memenuhi syarat untuk mengekspor ribuan produk ke Amerika Serikat tanpa dikenakan bea. Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer menyatakan melalui sebuah pernyataan bahwa tinjauan tahunan mendapati kedua negara melakukan praktik yang tidak sejalan dengan persyaratan kelayakan program tersebut.
Pemerintahan Trump menyebutkan adanya hambatan terhadap perdagangan serta investasi AS, di samping kekhawatiran terkait keamanan nasional dan kepentingan kebijakan luar negeri di kawasan tersebut. Khusus untuk Rwanda, Washington turut menyoroti persoalan hak asasi manusia, pluralisme politik, supremasi hukum, dan hak-hak pekerja.
Keputusan ini diumumkan berselang sepekan setelah Kementerian Pertahanan Rwanda dijatuhi sanksi oleh Departemen Keuangan AS atas dugaan keterlibatan mereka dalam pemberontakan bersenjata di wilayah timur Republik Demokratik Kongo. Departemen Keuangan AS menyebutkan bahwa militer Rwanda mengerahkan ribuan tentara untuk bertempur bersama pemberontak M23 serta memberikan pasokan senjata, peralatan, logistik, dan pelatihan. Sementara itu, untuk kasus Afrika Selatan, pihak AS turut menyoroti persoalan korupsi.
“The Trump administration is working to ensure our African partners take the necessary steps to meet the eligibility criteria,” ujar Greer, seperti dilaporkan BBC News.
Tanggapan Pejabat Afrika Selatan
Menteri Perdagangan Afrika Selatan Parks Tau menilai keputusan tersebut sangat disayangkan dan menyebut Washington mengangkat berbagai isu baru yang sebelumnya tidak pernah dibahas dalam perundingan dagang antara kedua negara yang dimulai sejak 2025. Pemerintahannya akan terus mempercepat diversifikasi pasar ekspor demi melindungi lapangan pekerjaan.
Duta Besar AS untuk Afrika Selatan Leo Brent Bozell III menganggap pemutusan tersebut sebagai sesuatu yang sebenarnya dapat dicegah dan diprediksi. Kebijakan itu disebutnya lahir akibat penolakan pemerintah Afrika Selatan terhadap berbagai kekhawatiran serius yang disampaikan pihak Washington.
Pengumuman ini terjadi di tengah memanasnya hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dan kedua negara Afrika tersebut. Tahun sebelumnya, Trump sempat melontarkan tuduhan mengenai genosida kulit putih dalam pertemuan bersama Presiden Cyril Ramaphosa di Gedung Putih serta membuka jalur pengungsi AS bagi warga Afrikaner.
Sumber: BBC News
