Sebuah upaya untuk membuka dokumen terkait dugaan penyadapan yang dilakukan oleh badan intelijen Australia terhadap Timor Leste pada 2004 memperoleh titik terang setelah mantan senator Rex Patrick memenangkan gugatan di tribunal administratif. Pemerintah Australia sebelumnya bersikeras menggunakan respons Glomar untuk menolak mengonfirmasi atau menyangkal keberadaan dokumen maupun peristiwa penyadapan tersebut dalam negosiasi minyak dan gas yang sensitif.
Pertarungan Hukum dan Argumen Pemerintah
Langkah hukum yang ditempuh oleh Patrick selaku advokat transparansi bermula dari permohonannya terhadap dokumen kabinet tahun 2004 yang disimpan di Arsip Nasional Australia. Badan Intelijen Rahasia Australia (Asis) berpendapat bahwa pengungkapan catatan tersebut dapat merusak keamanan nasional serta hubungan diplomatik Australia dengan negara lain, mengingat dokumen itu berkaitan dengan strategi penguasaan Laut Timor setelah kemerdekaan resmi Timor Leste pada 2002.
Negosiasi tersebut menentukan kendali bersama atas ladang gas Greater Sunrise yang diperkirakan bernilai lebih dari 50 miliar dolar. Seperti dilaporkan The Guardian, pengacara pemerintah dari Arsip Nasional berargumen dalam sidang pendahuluan di tribunal administratif bahwa masalah ini sangat sensitif sehingga bagian sidang yang terbuka untuk umum pun harus tetap dilakukan secara tertutup untuk menghindari risiko ada pihak yang tidak sengaja membocorkan informasi rahasia.
Wakil Kepala Jaksa Agung Justin Davidson menyatakan bahwa taruhan dalam kasus ini sangat tinggi dan hampir tidak mungkin untuk mengurangi risiko pejabat intelijen yang bersaksi membocorkan hal yang tidak seharusnya dikatakan. Rencananya, Deputi Direktur Jenderal Asis Ewan McMillan serta Deputi Sekretaris Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (Dfat) Michelle Chan akan memberikan kesaksian dalam sidang penuh pada akhir November mendatang.
Namun, Deputi Presiden Tribunal Administratif (ART) Peter Britten-Jones menolak argumen persemakmuran tersebut dan memutuskan bahwa para pejabat yang hadir sudah cukup berkualifikasi dan berpengalaman untuk tidak membocorkan rahasia negara di forum terbuka. Menurutnya, risiko pengungkapan materi yang bersertifikat secara tidak sengaja tergolong sangat kecil.
Patrick menanggapi situasi tersebut dengan menyebut seluruh drama administratif itu seperti lelucon dan merasa bahwa operasi tersebut kini menjadi rahasia yang paling terbuka dalam sejarah dunia intelijen Australia. Ia menilai proses hukum yang menghabiskan anggaran pembayar pajak untuk menyewa barisan pengacara pemerintah ini terasa seperti pemutaran ulang film Austin Powers.
Sejarah Skandal Penyadapan 2004
Upaya terbaru Patrick untuk membongkar dokumen sejarah ini mengikuti serangkaian langkah hukum yang telah ia tempuh selama bertahun-tahun. Pada 2021, mantan senator tersebut membawa pihak arsip ke tribunal karena menyensor secara berat dokumen pengajuan kabinet dari tahun 2000 yang memuat strategi perundingan batas maritim Laut Timor.
Dokumen yang akhirnya dirilis dengan lebih sedikit penyensoran tersebut menunjukkan kekhawatiran kabinet pada tahun 2000 bahwa proses kemerdekaan Timor Leste dapat mengganggu akses cadangan migas karena perjanjian pembagian pendapatan 50/50 sebelumnya dengan Indonesia akan batal. Operasi penyadapan itu sendiri dijalankan pada 2004 ketika agen Asis menempatkan perangkat pendengar di kantor pemerintah Timor Leste untuk mengetahui posisi tawar serta pandangan para anggota kabinet negara tersebut.
Australia akhirnya mengamankan pembagian hasil ladang Greater Sunrise sebesar 50 persen pada 2006 melalui kesepakatan yang menguntungkan usaha patungan perusahaan multinasional yang dipimpin oleh Woodside. Operasi penyadapan ini terungkap ke publik setelah mantan perwira Asis, yang dikenal sebagai Saksi K, mendekati pengacara Bernard Collaery pada 2013 untuk membahas operasi tersebut sebelum akhirnya kantor Collaery digeledah dan paspor Saksi K disita.
Timor Leste sempat membawa sengketa perjanjian batas maritim tersebut ke Mahkamah Arbitrase Permanen di Den Haag sebelum menarik kembali klaim spionase terhadap Australia pada 2017 sebagai langkah membangun kepercayaan hingga perbatasan maritim yang baru ditandatangani pada 2018. Dalam sebuah afidavit tahun 2019 untuk persidangan terhadap Collaery yang akhirnya dibatalkan pada 2022, Presiden Timor Leste Jose Ramos-Horta menyatakan keyakinannya bahwa hubungan kedua negara justru akan diuntungkan oleh pengungkapan penuh mengenai peristiwa tahun 2004 tersebut.
Sumber: World news | The Guardian
