Daftar Isi
Hampir 20.000 orang telah berupaya melakukan penyeberangan berbahaya dari Libya di Afrika Utara menuju pulau Crete di Yunani sepanjang tahun ini. Jalur yang membentang dari pesisir timur Libya menuju Yunani tersebut kini menjelang sebagai koridor yang semakin penting bagi migrasi tidak teratur ke daratan Eropa.
Lonjakan Penyeberangan dan Tarif Mahal
Otoritas Yunani mencatat sebanyak 710 orang dalam 14 kapal tiba dalam satu hari pada 20 Oktober lalu. Ratusan orang lainnya menyusul tiba pada keesokan harinya, seperti dilaporkan harian Yunani Kathimerini.
Banyak dari perahu tersebut bertolak dari kawasan sekitar Tobruk, sebuah kota pelabuhan di pesisir Mediterania timur Libya. Menurut Kathimerini, para migran harus membayar hingga 4.000 dolar Amerika Serikat (sekitar Rp62,7 juta) untuk perjalanan penyeberangan yang memakan waktu sekitar satu setengah hari tersebut.
Rute khusus ini kian diminati antara lain akibat penindakan tegas yang dilakukan terhadap jalur alternatif lain. Setelah angkatan bersenjata Libya timur mengambil tindakan terhadap para penyelundup manusia yang menuju Italia pada 2023, jaringan penyelundupan mengubah metode mereka dengan menggunakan perahu yang lebih kecil dan mengarahkannya ke Crete.
Ekonomi Konflik dan Jaringan Penyelundupan
Menurut Global Initiative Against Transnational Organized Crime, sebuah lembaga pemikir yang berbasis di Swiss, kelompok-kelompok lain kini turut memasuki bisnis penyelundupan manusia, termasuk pihak-pihak yang sebelumnya lebih banyak memindahkan barang, kendaraan, atau narkotika.
Perdagangan manusia di Libya berkaitan erat dengan apa yang disebut sebagai ekonomi konflik. Situasi ini membuat aktor-aktor bersenjata memperoleh sumber daya ekonomi dan pengaruh politik melalui penguasaan pasar informal serta rute transportasi.
Para peneliti dari lembaga pemikir asal Inggris, Chatham House, menyatakan bahwa konflik dan instabilitas lanjutan di Libya menciptakan lingkungan yang subur bagi penyelundupan migran dan aktivitas perdagangan orang. Kondisi ini pada gilirannya memicu pertumbuhan penyelundupan di lokasi lain di sepanjang jalur yang sudah mapan serta memperluas ekonomi konflik di Libya.
Hager Ali, seorang peneliti dari German Institute for Global and Area Studies (GIGA), mengatakan kepada Deutsche Welle bahwa sebuah bisnis utuh telah berkembang di sekitar rute penyelundupan, baik yang melibatkan senjata, barang, orang, maupun narkotika. Jika kontak, transportasi, dan pengaturan keamanan telah tersedia, fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan untuk aktivitas ilegal seperti perdagangan manusia, tutur Ali.
Dinamika Politik dan Geopolitik
Sejak 2014, wilayah Libya terbagi menjadi dua bagian, di mana pemerintahan yang didukung Perserikatan Bangsa-Bangsa berbasis di Tripoli di sebelah barat, sementara kepemimpinan kedua berada di Tobruk di timur dan didukung oleh mantan panglima perang yang beralih menjadi politisi, Khalifa Haftar.
Haftar berhasil mengonsolidasikan kendali atas berbagai milisi bersenjata dan memerintah dengan tangan besi, sementara anak-anaknya juga memegang posisi penting. Kendati demikian, tidak ada keterbukaan bukti kaitan antara jaringan keluarga Haftar dan para penyelundup manusia di pesisir tersebut.
Namun, Ali menjelaskan bahwa kesan memiliki pengaruh atas sektor-sektor ini pun dapat memberikan pengaruh politik. Pihak Libya yang mampu memengaruhi atau bahkan mencegah keberangkatan sedang menunjukkan pentingnya peran mereka kepada aktor lain, seperti melalui operasi profil tinggi terhadap jaringan penyelundupan yang dapat berfungsi sebagai tanda legitimasi politik.
Terdapat pula peningkatan persaingan geopolitik di kawasan Mediterania timur setelah pemerintah Tobruk menandatangani perjanjian maritim dengan Turki pada akhir Oktober lalu. Perjanjian tersebut merupakan kesepakatan yang sebelumnya pernah diselesaikan oleh Turki dengan pemerintahan Libya lainnya di Tripoli.
Turki sebelumnya pernah memerangi milisi yang disponsori Haftar selama perang saudara di Libya, sehingga perjanjian ini menandai pemulihan hubungan di antara kedua pihak sekaligus cara bagi Turki untuk mencapai kepentingannya di kawasan maritim tersebut. Di sisi lain, Yunani menolak kesepakatan itu karena dianggap melanggar hak ekonomi Yunani di sekitar pulau-pulau seperti Crete dan Rhodes.
Ali menyebutkan bahwa meskipun kaitan langsung antara perjanjian baru tersebut dan peningkatan jumlah migran tidak teratur di Crete belum jelas, bukan hal yang tidak mungkin migran tidak teratur digunakan sebagai alat tawar dalam konflik geopolitik semacam itu.
Kerja Sama Eropa dan Kondisi Rentan Migran
Uni Eropa telah bekerja sama dengan pihak Libya untuk mencegah migran tidak teratur mencapai Eropa, meskipun para aktor Libya tersebut memiliki keterkaitan dengan kelompok bersenjata dan legitimasi politik mereka diperselisihkan. Andreas Dittmann, seorang pensiunan profesor dari Universitas Giessen sekaligus pakar geografi manusia dan pembangunan, menilai ada kontradiksi yang jelas dalam kerja sama tersebut.
Menurut Dittmann kepada Deutsche Welle, kerja sama antara Uni Eropa dan pihak Libya dapat berfungsi sebagai pengontrol migrasi tidak teratur, tetapi di sisi lain juga memperkuat kekuasaan lokal pihak Libya. Apabila pihak yang berkuasa di Libya timur benar-benar mampu memengaruhi skala dan waktu pergerakan migran tersebut, mereka sedang menunjukkan kepentingan strategis mereka sendiri kepada pemerintah-pemerintah Eropa.
Sebuah laporan dari Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) menggambarkan betapa rentannya situasi bagi banyak migran. Berdasarkan data dari bulan Mei dan Juni tahun ini, sekitar 950.000 migran dan pengungsi tercatat tinggal di Libya dengan akses yang terbatas ke layanan kesehatan serta ketiadaan izin tinggal atau bekerja, yang meningkatkan ketergantungan mereka pada pasar informal serta risiko eksploitasi.
