Petisi Larang Saluran TV Prancis Tembus 500 Ribu Tanda Tangan

Sebuah petisi yang mendesak pemerintah Prancis untuk melarang saluran berita televisi yang dikenal dengan garis kerasnya mengenai imigrasi dan kejahatan telah meraup lebih dari 500.000 tanda tangan. Dukungan ini melonjak di tengah tuduhan bahwa liputan sensasional dari saluran tersebut berkontribusi pada pembunuhan rasial terhadap seorang pria berkulit hitam.

Pemicu Lonjakan Petisi Penutupan Saluran

Petisi untuk menutup CNews tersebut sebenarnya diluncurkan pada bulan Juni, tetapi dukungan mengalami lonjakan setelah seorang warga Prancis keturunan Kongo tewas dalam serangan bermotif rasial di pinggiran kota Paris pada tanggal 23 Oktober. Seorang pria berusia 39 tahun telah didakwa atas pembunuhan dan percobaan pembunuhan terkait insiden di kota komuter Trappes dan La Verriere di sebelah barat Paris tersebut. Jaksa menyatakan bahwa tersangka mengaku menargetkan individu-individu yang tampak seperti Muslim, Afrika, atau Afrika Utara.

Media-media Prancis melaporkan bahwa tersangka merupakan penonton setia CNews. Saluran ini sering digambarkan sebagai versi Prancis dari Fox News dan dikritik karena memberikan terlalu banyak ruang siaran untuk retorika anti-imigran.

Kritik Publik dan Tekanan Politik terhadap CNews

Petisi yang menyerukan agar CNews dicabut dari penyiaran Prancis berargumentasi bahwa saluran yang dimiliki oleh miliarder konservatif Prancis, Vincent Bollore, bukanlah saluran informasi melainkan sebuah mesin propaganda. Para kritikus mengeklaim bahwa siaran CNews semakin menyerupai garis politik yang diambil oleh partai sayap kanan National Rally pimpinan Le Pen, yang memimpin jajak pendapat menjelang pemilihan presiden tahun depan.

Le Pen telah berjanji untuk memprivatisasi penyiaran publik di Prancis, sebuah kebijakan yang akan memberikan keuntungan bagi CNews. Dalam aksi unjuk rasa biaya hidup nasional pada tanggal 17 Oktober, para demonstran melemparkan proyektil dan memecahkan jendela di kantor pusat saluran tersebut di Paris. Sementara itu, dua anggota parlemen dari Partai Hijau mendesak majelis rendah parlemen Prancis untuk mencabut akreditasi CNews demi melindungi demokrasi dari kebencian rasial.

Sebelumnya pada tahun ini, Prancis mengusir pengamat berita asal Rusia, Xenia Fedorova, yang dituduh menyebarkan propaganda Kremlin di CNews. Saluran tersebut juga pernah dituduh menyiarkan komentar rasis tentang Bally Bagayoko, seorang warga Prancis keturunan Mali yang menjabat sebagai wakil wali kota pinggiran terbesar Paris, Saint-Denis.

Tanggapan CNews dan Mekanisme Parlemen

CNews, yang sebelumnya telah membantah tuduhan bahwa mereka mempromosikan pandangan sayap kanan dan kiasan rasis dengan dalih membela kebebasan berekspresi, menyatakan kepada kantor berita AFP bahwa mereka tidak akan mengomentari sebuah petisi politik. Saat diluncurkan pada tahun 2017, CNews hanya memiliki pangsa pasar sebesar satu persen, namun pada tahun lalu berhasil menjadi saluran berita gratis yang paling banyak ditonton di Prancis.

Berdasarkan aturan Majelis Nasional, sebuah debat publik dapat diselenggarakan di parlemen apabila sebuah petisi berhasil mengumpulkan setidaknya 500.000 tanda tangan. Kendati demikian, sebuah komisi parlemen harus terlebih dahulu meninjau petisi tersebut dan memutuskan apakah debat dapat dilangsungkan.