Daftar Isi
Sebuah dokumen pengadilan baru mempertanyakan keakuratan daftar pemilih yang disebut sebagai “kemungkinan bukan warga negara” yang dikirimkan oleh pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke negara bagian California. Dokumen tersebut diajukan oleh kelompok advokasi Coalition for Humane Immigrant Rights (CHIRLA) bersama analisis dari dua ilmuwan data Universitas California, Los Angeles (UCLA).
Analisis Data Temukan Banyak Kesalahan
Berdasarkan analisis yang diserahkan ke pengadilan pada hari Sabtu, lebih dari empat dari setiap sepuluh nama dalam daftar tersebut ternyata tidak tercantum dalam daftar pemilih California. Selain itu, ribuan warga negara Amerika Serikat yang berpotensi memenuhi syarat justru diidentifikasi secara keliru sebagai pihak yang tidak layak memilih.
Pemerintahan Trump mengirimkan daftar tersebut pada awal Oktober dengan klaim bahwa sebanyak 20.930 “kemungkinan bukan warga negara” terdaftar dalam daftar pemilih negara bagian tersebut. Daftar ini menjadi dasar gugatan hukum yang diajukan pada tanggal 15 Oktober, yang menuntut California untuk memisahkan surat suara yang dikirimkan kepada individu-individu tersebut agar tidak dihitung dalam hasil pemungutan suara.
Gugatan ini bergulir pada hari-hari terakhir menjelang pemilu paruh waktu yang krusial pada hari Selasa, yang akan menentukan partai mana yang menguasai Kongres Amerika Serikat serta kantor-kantor penting di tingkat negara bagian dan lokal. Trump menyatakan kekhawatiran bahwa kekalahan Partai Republik di dua kamar Kongres dapat memicu pemakzulan terhadap dirinya.
Konteks Politik dan Konstitusi Pemilu
Pimpinan dari Partai Republik tersebut memiliki rekam jejak menyebarkan informasi keliru mengenai pemilu, termasuk klaim bahwa kekalahannya dalam pemilihan presiden tahun 2020 adalah hasil dari pemilu yang dicurangi. Trump kerap menjadikan California sebagai sasaran kritik karena negara bagian terpadat di negara tersebut dikenal sebagai basis pendukung sayap kiri yang akan memperebutkan lima puluh dua kursi di Dewan Perwakilan Rakyat.
Berdasarkan Klausul Pemilu Konstitusi Amerika Serikat, administrasi pemilu sepenuhnya berada di tangan negara bagian, meskipun Kongres memiliki kewenangan mengesahkan regulasi yang mengatur pemungutan suara. Para kritikus, termasuk Gubernur dari Partai Demokrat Gavin Newsom, mengutip ketentuan tersebut dalam sanggahan mereka terhadap gugatan Trump.
Seluruh lima puluh negara bagian telah melarang warga negara asing memberikan suara dalam pemilihan federal serta melakukan langkah-langkah pencegahan kecurangan pemilih yang jarang terjadi. Negara bagian lain yang menerima daftar serupa dari pemerintahan Trump juga menemukan kesalahan signifikan, seperti Nevada yang mendapati tidak satu pun nama dalam daftar tersebut terbukti sebagai pemilih asing.
Putusan Pengadilan dan Ancaman Hukum
Kesalahan-kesalahan tersebut memicu kekhawatiran bahwa hak suara warga negara yang sah akan dicabut jika pemerintahan Trump memenangkan gugatan di California. Kendati demikian, pemerintahan Trump tetap mengancam para pejabat negara bagian dengan tuntutan pidana terkait potensi pemilih asing dan terus melanjutkan gugatan melalui pengadilan federal.
Pengadilan Banding Sirkuit ke-9 di San Francisco menolak gugatan tersebut untuk kedua kalinya dan menilai tindakan itu inkonstitusional. Majelis hakim menyatakan dalam putusannya bahwa mereka menolak ajakan Amerika Serikat untuk melanggar Klausul Pemilu dengan merusak teks asli Konstitusi.
Melalui dokumen pengadilan yang disusun oleh para ilmuwan data dari Proyek Hak Suara UCLA, terungkap bahwa 8.880 nama atau sekitar 42 persen dari daftar tersebut sama sekali tidak terdaftar dalam catatan pemilih aktif di California. Sejumlah nama lainnya dipastikan atau berpotensi besar merupakan warga negara Amerika Serikat.
Dokumen yang turut ditandatangani oleh kandidat dari Partai Demokrat, Xavier Becerra, menyimpulkan bahwa tinjauan tersebut membuktikan tuntutan terhadap pejabat pemilu di bawah ancaman pidana dan perdata membahayakan hak suara para anggota serta klien CHIRLA.
