Daftar Isi
Perekonomian Ethiopia menunjukkan pertumbuhan yang kuat dengan proyeksi Dana Moneter Internasional (IMF) mencapai 9,2 persen untuk tahun fiskal 2025–2026. Kendati demikian, kembalinya pertempuran di wilayah utara, tingginya biaya rekonstruksi, serta masalah gagal panen akibat iklim mengancam pemulihan ekonomi negara tersebut.
Analis keuangan yang berbasis di London, Abdulmenan Mohammed, memperingatkan dampak dari eskalasi lanjutan tersebut kepada Deutsche Welle: DW.com. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang sedang berjalan tidak akan berkelanjutan apabila terjadi konflik berskala besar.
Dampak Finansial Perang Tigray
Perang yang terjadi di Tigray dan sejumlah wilayah Ethiopia antara tahun 2020 hingga 2022 telah menimbulkan kerusakan parah. Infrastruktur hancur, kapasitas produksi dunia usaha hilang, dan lahan pertanian tidak dapat diolah di beberapa daerah.
Penilaian kerusakan dan kebutuhan yang didukung oleh Bank Dunia mencatat kerugian akibat berbagai konflik di Ethiopia antara November 2020 dan Desember 2021 melampaui 22,6 miliar dolar AS atau sekitar Rp362 triliun. Kerugian ekonomi mencapai kisaran 6 miliar dolar AS, sementara tagihan estimasi rekonstruksi serta pemulihan ekonomi berada di angka sekitar 19,7 miliar dolar AS untuk total pendanaan yang dibutuhkan.
Sebuah rencana rekonstruksi telah mencakup periode dari 2023 hingga 2028. Namun, kepastian mengenai pendanaan penuh serta penyelesaian pekerjaan dalam jangka waktu tersebut masih belum jelas.
Abdulmenan Mohammed berpendapat bahwa dampak ekonomi dari perang Tigray jauh lebih parah daripada kerusakan langsung, termasuk hilangnya output ekonomi, inflasi tinggi, dan kelangkaan mata uang asing pada masa itu. Kondisi perdagangan internasional juga memburuk setelah Ethiopia kehilangan fasilitas bebas bea ekspor tertentu ke pasar Amerika Serikat pada 2022 melalui Undang-Undang Pertumbuhan dan Peluang Afrika (AGOA).
Pertumbuhan di Tengah Krisis
Perekonomian mulai pulih menyusul kesepakatan damai Pretoria pada November 2022. Catatan IMF menunjukkan pertumbuhan sebesar 7,2 persen pada 2022–2023 dan 8,1 persen pada 2023–2024, dengan proyeksi lanjutan sebesar 9,2 persen untuk 2024–2025 serta 9,2 persen pada 2025–2026 yang didorong oleh sektor pertanian, pertambangan, dan pembangkit listrik.
Angka pertumbuhan tinggi tersebut tidak menampik kerusakan ekonomi akibat perang, mengingat Produk Domestik Bruto (PDB) mengukur total output ekonomi suatu negara. Ketika sektor-sektor utama di luar wilayah konflik terus berekspansi, perekonomian secara keseluruhan tetap dapat tumbuh meskipun wilayah tertentu masih menderita akibat kekerasan.
Di sisi lain, tingkat pertumbuhan tinggi tidak mengindikasikan bahwa seluruh masalah ekonomi telah terselesaikan. Tantangan rekonstruksi masih besar, tekanan inflasi menghimpit rumah tangga, dan pemerintah harus melunasi utang setelah sempat gagal bayar atas pembayaran bunga Eurobond pada akhir 2023, sementara program reformasi dari IMF yang diluncurkan pada 2024 berupaya mengatasi kelemahan struktural.
Lonjakan Belanja Militer dan Risiko Inflasi
Eskalasi lanjutan berpotensi memberikan tekanan tambahan pada keuangan publik melalui peningkatan anggaran untuk personel militer, perlengkapan, serta logistik. Di saat bersamaan, aktivitas ekonomi dan penerimaan pajak di wilayah terdampak kemungkinan akan mengalami penurunan.
Porsi besar sumber daya pemerintah akan tersita untuk belanja militer yang seharusnya dialokasikan bagi infrastruktur, pendidikan, serta layanan sosial, seperti dijelaskan oleh Abdulmenan Mohammed. Tingkat keparahan dampak ini bergantung pada skala serta durasi konflik baru.
Perang berkepanjangan juga berisiko membuat dunia usaha menunda investasi, sementara pemberi pinjaman internasional dan donor menjadi lebih berhati-hati di tengah kebutuhan anggaran tambahan untuk keamanan dan bantuan kemanusiaan. Kondisi ini dapat mengurangi ketersediaan dana untuk pembangunan jalan, infrastruktur energi, serta proyek pembangunan lainnya.
IMF memprakirakan rata-rata tingkat inflasi berada di angka 11,7 persen untuk 2025–2026, yang berarti harga-harga masih akan terus meningkat meski dengan laju lebih lambat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Abdulmenan Mohammed menilai eskalasi lanjutan akan semakin memperkuat tekanan inflasi.
Pemerintah mungkin terpaksa mengandalkan pinjaman domestik guna membiayai pengeluaran tambahan, yang berpotensi meminggirkan sektor swasta karena kesulitan mengakses kredit untuk investasi. Kebutuhan militer akan mata uang asing guna membeli peralatan dari luar negeri juga dapat mengurangi cadangan devisa bagi dunia usaha swasta untuk melakukan impor, sehingga menekan nilai tukar birr dan mendongkrak harga barang impor, bahan bakar, serta bahan baku industri.
Kerentanan Pertanian dan Pariwisata
Sektor pertanian, pariwisata, serta perhotelan dinilai paling rentan oleh Abdulmenan Mohammed. Pertanian sangat terpapar karena sebagian besar pertempuran terjadi di wilayah pedesaan tempat para petani bekerja.
Produksi dapat terganggu oleh ketidakamanan di sekitar lahan pertanian, jalur transportasi yang terputus, serta kekurangan pasokan input pertanian. Di samping itu, sebagian wilayah mengalami kekurangan curah hujan dan prospek panen yang buruk, di mana gagal panen menurunkan pendapatan petani sementara pasokan pangan yang rendah mendorong kenaikan harga.
Sektor pariwisata juga sangat sensitif terhadap risiko keamanan, di mana peringatan perjalanan dan laporan pertempuran dapat mengurungkan niat pengunjung serta memangkas pendapatan hotel dan operator tur.
Investor internasional mempertimbangkan stabilitas politik, keamanan, serta keandalan lembaga negara selain ukuran pasar dalam keputusan investasi. Meskipun eskalasi lanjutan dapat menunda keputusan investasi atau memicu perusahaan mencari lokasi alternatif, belum terdapat bukti konkret perusahaan menarik investasi dari Ethiopia ke negara tetangga seperti Kenya, di mana Abdulmenan Mohammed melihat belum ada keunggulan ekonomi yang nyata bagi Kenya pada tahap ini selain faktor keamanan yang dipengaruhi pula oleh tata kelola perpajakan dan pelayanan publik.
