Partai Konservatif melontarkan kritik keras terhadap Menteri Dalam Negeri Inggris Shabana Mahmood terkait kebijakan izin tinggal tetap atau indefinite leave to remain (ILR). Kebijakan tersebut direncanakan akan diumumkan oleh pemerintah.
Tudingan Penyerahan Kebijakan
Menteri Dalam Negeri bayangan dari Partai Konservatif, Chris Philp, melontarkan kritik melalui media sosial sebelum pengumuman resmi pemerintah. Menurut Philp, langkah tersebut menunjukkan bahwa Mahmood telah menyerah kepada kelompok kiri Partai Buruh yang mendukung perbatasan terbuka.
Philp menyatakan bahwa keputusan tersebut akan memperbolehkan ratusan ribu migran pekerja upah rendah maupun tanpa upah untuk menetap di Britania Raya selamanya serta mengakses tunjangan sosial. Ia menambahkan bahwa Mahmood sebelumnya sempat menyebut pembiayaan bagi pekerja perawatan berupah rendah untuk menetap selamanya akan membebani wajib pajak hingga sepuluh miliar poundsterling dan merupakan sebuah hal yang tidak dapat diterima.
Menurut Partai Konservatif, rencana yang ideal adalah memberlakukan jalur sepuluh tahun menuju izin tinggal tetap yang hanya diperuntukkan bagi pekerja berupah tinggi. Pihak Konservatif juga berpendapat agar pekerja upah rendah tidak lagi diizinkan masuk dan mereka yang sudah berada di negara tersebut harus meninggalkan wilayah Britania Raya ketika visa kerja sementara mereka berakhir.
Rearasi Partai Reform UK
Kritik senada juga disampaikan oleh pemimpin Partai Reform UK, Nigel Farage, melalui unggahan di media sosial. Farage menilai Partai Buruh sedang mengalami konflik internal terkait izin tinggal tetap dan menyatakan bahwa Shabana Mahmood telah kalah dari sayap kiri partainya sendiri.
Farage menyebut Wakil Perdana Menteri Angela Rayner keluar sebagai pihak yang menang dalam perdebatan tersebut setelah membela kebijakan era Partai Konservatif dengan alasan keadilan bagi warga negara asing. Farage mempertanyakan keadilan bagi masyarakat Inggris dan menyoroti beban yang harus ditanggung oleh berbagai wilayah akibat masalah imigrasi ini.
Sumber: World news | The Guardian
