Kemenangan Pengadilan Beri Harapan Akses Pantai Publik Jamaika

Putusan sela pengadilan di Jamaika memberikan secercah harapan bagi warga yang memperjuangkan akses pantai publik secara gratis. Perjuangan ini menentang model pariwisata yang dinilai merugikan warga lokal dan membatasi kebebasan masyarakat.

Perjuangan Hukum Melawan Privatisasi Pantai

Pengacara hak asasi manusia asal Australia, Eva Buzo, baru saja menyelesaikan aksi renang maraton selama hampir 11 jam dari laut menuju pantai One Man Beach di Montego Bay. Kedatangannya disambut meriah oleh para pendukung yang meneriakkan seruan pantai bebas untuk umum. Buzo menyatakan bahwa pembatasan akses pantai merupakan warisan kolonial dan hak atas ruang publik jauh lebih penting di tengah upaya pelonjakan pembatasan kebebasan fundamental.

Namun, bagi gerakan lingkungan Jamaica Beach Birthright Environmental Movement (Jabbem), pencapaian terbesar bulan ini terjadi di ranah hukum. Jabbem merayakan kemenangan langka dalam gugatan untuk mengakhiri Undang-Undang Pengendalian Pantai tahun 1956 yang memberikan kepemilikan negara atas dasar laut dan garis pantai. Undang-undang tersebut telah lama dimanfaatkan oleh berbagai pemerintahan untuk membatasi akses pantai dan menjual garis pantai kepada pengusaha hotel mewah.

Pengadilan mengeluarkan perintah injunksi yang melarang pemerintah untuk terus membatasi akses ke Little Dunn’s River di St Ann sementara proses persidangan masih berjalan. Pendiri Jabbem, Dr Devon Taylor, menyatakan bahwa kemenangan tersebut membuktikan kekuatan argumen hukum mereka. Sementara itu, Wilbourn Carr yang berusia 73 tahun dan terlibat dalam perjuangan serupa di paroki Portland, menyebut keputusan sela itu menumbuhkan harapan bahwa masih ada hakim yang percaya warga Jamaika berhak mengakses pantai.

Tanggapan Pemerintah dan Tuduhan Model Pariwisata Perkebunan

Pemerintah Jamaika menyatakan akan mengajukan banding atas putusan tersebut. Menteri Lingkungan Hidup Matthew Samuda menyatakan dalam sebuah wawancara dengan The Guardian bahwa tidak ada dasar untuk melakukan aksi protes. Menurut Samuda, pemerintah bertindak untuk melindungi investasi pariwisata yang krusial, menjaga keamanan komunitas dari ancaman kejahatan, serta memperbaiki akses pantai melalui undang-undang baru dan investasi ruang rekreasi komunitas.

Samuda menjelaskan bahwa akses ke Little Dunn’s River sebelumnya dibatasi menyusul terjadinya sebuah kasus pembunuhan. Pemerintah kemudian turun tangan dengan memasang struktur keamanan dan memfasilitasi akses gratis pada akhir pekan, lengkap dengan penyediaan penjaga pantai. Ia menyebut pariwisata sebagai penyumbang devisa terbesar dan sumber pendapatan bagi hampir 200.000 warga Jamaika, serta menuduh para aktivis memposisikan industri tersebut sebagai musuh.

Sebaliknya, Taylor menolak alasan pencegahan kejahatan sebagai pembenaran penutupan pantai karena undang-undang tersebut sudah ada sebelum tingkat kejahatan di Jamaika separah sekarang. Arsitek asal Inggris yang juga koordinator komunitas Jabbem di St Ann, Paul Roberts, menilai klaim pemerintah bahwa warga tidak bisa dipercaya adalah pandangan yang keliru. Aktivis menilai industri pariwisata menerapkan model pariwisata gaya perkebunan yang menempatkan warga lokal sebagai tenaga kerja murah dan mengecualikan mereka dari garis pantai.

Tuntutan Akses Penuh dan Masa Depan Kebijakan

Jabbem terus mengkampanyekan akses pantai yang penuh dan gratis tanpa hambatan, mengingat banyak keluarga yang terhalang biaya masuk yang tinggi serta larangan membawa makanan dari luar. Koordinator komunitas Jabbem wilayah barat, Monique Christie, mengatakan bahwa wisatawan juga dirugikan ketika mereka dipisahkan dari komunitas lokal yang menawarkan kehangatan budaya.

Kepala Eksekutif Jamaica Environment Trust, Dr Theresa Rodriguez-Moodie, menyatakan bahwa persoalan mengenai ruang milik publik menjadi semakin kompleks dan membuat banyak warga merasa tersingkir. Pada bulan Maret lalu, Perdana Menteri Jamaika Andrew Holness telah mengusulkan kebijakan pengelolaan dan akses pantai yang diklaim bertujuan memodernisasi undang-undang. Kendati demikian, para aktivis menilai kebijakan tersebut masih menyisakan aturan pembatasan yang tidak dapat diterima.

Taylor menegaskan bahwa aksi penolakan dan perjuangan hukum ini akan terus berlanjut hingga undang-undang era kolonial tersebut dihapuskan sepenuhnya demi hak-hak dasar warga dan para pekerja di negara tersebut.