Pasukan kepolisian antihuru-hara dikerahkan di Mahkamah Konstitusi Polandia di Warsawa di tengah ketegangan yang kian memuncak antara pemerintah Perdana Menteri Donald Tusk dan para hakim senior dari kubu oposisi. Situasi ini memicu aksi protes dari para pendukung partai sayap kanan Law and Justice (PiS) yang berkumpul di sekitar gedung pengadilan.
Upaya Hukum terhadap Pimpinan Pengadilan
Pengerahan aparat keamanan bermula setelah Menteri Kehakiman Waldemar Żurek mengajukan permintaan untuk mencabut kekebalan hukum dari penuntutan bagi Presiden Mahkamah Konstitusi Bogdan Święczkowski dan Wakil Presiden Bartłomiej Sochański agar keduanya dapat menghadapi dakwaan pidana. Perdana Menteri Donald Tusk membela langkah tersebut di tengah kerumunan massa yang berdemonstrasi, dengan menegaskan bahwa upaya membersihkan lembaga peradilan dari politisasi merupakan kewajiban pemerintah. Dalam unggahan di media sosial, Tusk menyatakan bahwa pemulihan supremasi hukum adalah proses yang sulit dan terkadang menyakitkan setelah bertahun-tahun terjadi tindakan tanpa hukum di bawah pemerintahan PiS.
Sebaliknya, pihak Mahkamah Konstitusi melalui media sosial mengecam langkah tersebut dan menyebut bahwa kedua hakim yang hendak diproses hukum masih menjabat sebagai hakim senior yang sah secara hukum. Mereka menegaskan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam tindakan pemerintah tersebut telah melakukan kejahatan kudeta. Presiden Karol Nawrocki, yang didukung oleh PiS, bahkan memerintahkan pesawatnya untuk berputar balik ke Warsawa di tengah perjalanannya menuju Senegal untuk menghadiri Olimpiade Remaja Musim Panas.
Akar Konflik Peradilan
Pemerintahan pimpinan PiS berkuasa pada tahun 2015 dan langsung menempatkan hakim-hakim pilihannya untuk menguasai mayoritas kursi di Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan menentukan keabsahan undang-undang. Pengadilan Eropa, termasuk Pengadilan HAM Eropa dan Pengadilan Tinggi Uni Eropa, kemudian memutuskan bahwa mayoritas hakim pilihan PiS tersebut dipilih secara tidak sah karena menggantikan posisi yang sebelumnya telah diisi secara sah oleh parlemen terdahulu. Pengadilan Eropa menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi Polandia tidak lagi menjadi badan peradilan yang independen dan tidak memihak, sehingga pemerintahan Tusk menghentikan publikasi putusan-putusan lembaga tersebut.
Upaya Tusk untuk membatalkan perubahan era PiS kerap menemui jalan buntu akibat hak veto yang digunakan oleh Presiden Nawrocki maupun pendahulunya yang juga didukung PiS, Andrzej Duda. Presiden Nawrocki menolak untuk mengambil sumpah jabatan lima hakim Mahkamah Konstitusi yang dipilih oleh parlemen sejak bulan Maret dengan alasan terdapat cacat prosedur dalam pemilihan mereka. Salah satu dari hakim tersebut, Anna Korwin-Piotrowska, kini ditunjuk untuk memimpin sementara lembaga peradilan tersebut.
Sebelumnya pada bulan ini, Komisi Venesia selaku badan penasihat urusan konstitusional Dewan Eropa menyatakan bahwa Presiden Nawrocki seharusnya melantik para hakim tersebut agar mereka dapat bersidang. Menteri Kehakiman Żurek menilai Święczkowski dan wakilnya harus menghadapi tuntutan pidana karena menghalangi para hakim baru tersebut untuk menjalankan tugas mengadili perkara.
Kritik dan Dampak Hukum
Sebagian pendukung Tusk sempat mengkritiknya karena dinilai lambat dalam membalikkan reformasi era PiS, sementara sebagian pihak melihat langkah terbaru ini sebagai strategi untuk mendongkrak popularitas menjelang pemilihan umum parlemen yang dijadwalkan berlangsung tahun depan. Kendati demikian, langkah tersebut memicu kecaman luas dari kalangan ahli hukum. Pakar hukum Marcin Matczak, yang dikenal sebagai pengkritik reformasi peradilan era PiS dan menganggap Święczkowski sebagai presiden terburuk Mahkamah Konstitusi, menilai bahwa penangguhan jabatan tersebut tidak memiliki dasar hukum sama sekali.
Profesor Matczak menambahkan bahwa tindakan kepolisian di gedung Mahkamah Konstitusi justru mematikan lembaga tersebut serta merusak masa depan supremasi hukum untuk dua dekade ke depan. Menurutnya, penampakan polisi bersenjata bersama interpretasi hukum di mana menteri kehakiman dapat memberhentikan pimpinan Mahkamah Konstitusi melalui dekret akan mendatangkan dampak balasan yang kuat terhadap prinsip negara hukum selama bertahun-tahun mendatang.
Sumber: BBC News
