Pemilu Israel: Blok Netanyahu dan Rival Gagal Raih Mayoritas

Komisi Pemilihan Umum Pusat Israel merilis hasil akhir penghitungan suara pemilihan umum. Hasil resmi menunjukkan blok yang dipimpin Perdana Menteri Benjamin Netanyahu maupun kelompok oposisi pimpinan Gadi Eisenkot gagal mengamankan mayoritas kursi di parlemen Knesset.

Rincian Perolehan Kursi Knesset

Untuk membentuk pemerintahan yang stabil, sebuah kubu membutuhkan setidaknya 61 kursi dari total 120 kursi Knesset. Blok kanan dan keagamaan yang dipimpin Netanyahu memperoleh 53 kursi. Partai Likud memimpin dengan 27 kursi, diikuti United Torah Judaism (UTJ) dan Otzma Yehudit masing-masing 7 kursi, serta Shas dan Religious Zionist Party (RZP) yang masing-masing mengamankan 6 kursi.

Sementara itu, blok anti-Netanyahu yang dipimpin mantan komandan militer Gadi Eisenkot mengumpulkan 48 kursi. Partai Yashar pimpinan Eisenkot meraih 21 kursi, B’Yachad mengamankan 12 kursi, The Democrats memperoleh 8 kursi, dan Yisrael Beytenu mendapatkan 7 kursi.

Kelompok partai Arab-Israel mencatatkan sejarah dengan meraih total 19 kursi, perolehan tertinggi mereka selama ini. Joint List mengamankan 11 kursi dan partai Ra’am memperoleh 8 kursi.

Tantangan Pembentukan Koalisi

Ketiadaan pemenang mayoritas mutlak memaksa partai-partai politik memulai negosiasi koalisi yang rumit. Ketua partai left-liberal The Democrats, Yair Golan, menyatakan telah bertemu dengan Eisenkot, mantan Perdana Menteri Yair Lapid, dan pemimpin partai Ra’am, Mansour Abbas. Golan mendorong adanya pembicaraan dengan partai-partai Arab untuk menyelamatkan masa depan politik negara tersebut.

Meski demikian, belum ada kepastian apakah faksi berhaluan kanan di dalam blok Eisenkot bersedia bekerja sama dengan partai-partai Arab. Opsi lain yang beredar adalah pembentukan pemerintahan persatuan yang melibatkan Netanyahu dan Eisenkot, meski langkah tersebut dinilai kurang populer di mata pemilih moderat.

Presiden Israel Isaac Herzog mengimbau seluruh pihak untuk membuka diri dalam proses negosiasi guna menghindari pemilihan umum ulang. Israel sebelumnya sempat menggelar lima kali pemilu dalam rentang waktu antara April 2019 dan November 2022 akibat krisis pembentukan koalisi.

Tudingan Kecurangan Ditepis Kepolisian dan Komisi Pemilihan

Di tengah proses rekapitulasi, Netanyahu dan Partai Likud melontarkan tudingan adanya intervensi asing skala besar dari Qatar dan Turki yang dinilai menguntungkan partai-partai Arab. Namun, Kepolisian Israel menyatakan tidak menemukan bukti yang mendukung klaim tersebut, baik dari jalur penyelidikan maupun informasi intelijen.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Komisi Pemilihan Umum Pusat, Dean Livne, menegaskan bahwa pemilu berlangsung sesuai hukum dan integritas pemungutan suara terjaga dengan ketat. Pemerintah Qatar melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri Majed Al Ansari juga membantah keras tudingan intervensi atau pendanaan tersebut dan menyebutnya sebagai kampanye disinformasi.

Pemimpin partai Joint List, Sami Abu Shehadeh, menyebut tuduhan Netanyahu sebagai bentuk hasutan terhadap kelompok Arab. Sementara itu, Ketua Partai Ra’am Mansour Abbas menyambut baik setiap penyelidikan dan menegaskan partainya tidak terlibat dalam pelanggaran apa pun.

Sorotan Internasional dan Hak Asasi Manusia

Wakil Ketua Parlemen Jerman Omid Nouripour menyoroti tingginya tingkat partisipasi pemilih Arab-Israel sebagai bukti kuatnya kepercayaan publik terhadap demokrasi. Dalam wawancaranya kepada Deutsche Welle, Nouripour menilai strategi kampanye bernuansa keagamaan yang dilancarkan kubu Netanyahu justru memicu mobilisasi pemilih Arab hingga menggagalkan perolehan mayoritas kubu pemerintah.

Dari sisi kemanusiaan, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Türk mendesak pemerintahan baru Israel untuk melakukan perubahan haluan secara signifikan terkait kebijakan perang dan menghormati hukum internasional. Türk juga menyoroti operasi militer Israel di Hebron, Tepi Barat, yang menyebabkan lebih dari 2.000 warga terpaksa mengungsi serta kehancuran permukiman dan fasilitas usaha.