Daftar Isi
Pemerintahan Presiden Donald Trump telah memangkas kebijakan iklim Amerika Serikat secara signifikan. Meskipun gelombang panas, kebakaran hutan, dan banjir melanda berbagai komunitas di seluruh negeri, Partai Demokrat memilih untuk tidak menonjolkan isu pemanasan global dalam kampanye pemilu sela.
Fokus pada Biaya Hidup
Para kandidat dari Partai Demokrat kini mengemas isu iklim sebagai masalah keterjangkauan. Mereka menekankan perjuangan warga Amerika yang kesulitan membayar bensin, bahan makanan, serta premi asuransi rumah untuk melindungi diri dari cuaca ekstrem akibat perubahan iklim, seperti dilaporkan Deutsche Welle (dw.com).
Di Texas, kandidat Senat dari Partai Demokrat, James Talarico, yang merepresentasikan peluang terbaik partainya di basis Republik dalam hampir 40 tahun terakhir, menjadikan biaya energi sebagai pusat janji kampanyenya. Ia berfokus pada upaya menurunkan biaya energi, memberikan bantuan darurat untuk lonjakan tagihan utilitas, mewajibkan pusat data membayar peningkatan jaringan listrik mereka sendiri, dan menumbuhkan lapangan kerja di sektor energi.
Pendekatan ini sejalan dengan analisis organisasi berita nirlaba Inside Climate News. Riset tersebut menunjukkan bahwa Partai Demokrat telah mengurangi secara drastis penyebutan perubahan iklim dalam siaran pers dan pesan kampanye mereka.
Max Frankel selaku Direktur Eksekutif SEEC Institute menjelaskan kepada Deutsche Welle bahwa saat ini kebijakan iklim tidak lagi perlu dinamai sebagai kebijakan iklim agar tetap berfungsi sebagai kebijakan iklim.
Prospek Kebijakan dan Undang-Undang
Sebagian besar prakiraan memproyeksikan Partai Demokrat akan memenangkan DPR dan mayoritas tipis di Senat pada pemilihan tanggal 3 November. Namun, tanpa kendali di Gedung Putih, meloloskan undang-undang akan menjadi hal yang sulit dan hampir semua kebijakan iklim harus ditempuh melalui jalur bipartisan menurut para analis.
Mengingat pergeseran pesan Partai Demokrat ke arah keterjangkauan biaya, sedikit ahli yang mengharapkan kebangkitan penuh Undang-Undang Pengurangan Inflasi (IRA). Undang-undang yang awalnya diperkenalkan oleh Demokrat untuk insentif proyek energi bersih tersebut sebagian besar telah dirusak oleh undang-undang pajak utama Presiden Trump.
Kendati demikian, Demokrat diperkirakan akan mencoba mengembalikan beberapa ketentuan ramah iklim dari IRA, khususnya langkah-langkah yang bertujuan menekan biaya energi rumah tangga. Langkah tersebut mencakup insentif untuk peningkatan efisiensi energi rumah serta peralatan seperti pompa panas untuk menggantikan pemanas minyak dan gas.
Adrian Deveny selaku pendiri Climate Vision menyampaikan kepada Deutsche Welle bahwa upaya tersebut tidak akan berada dalam skala besar seperti IRA sebelumnya, melainkan seperti pukulan kecil yang tetap layak untuk dilakukan.
Ujian Infrastruktur Bipartisan
Dalam bidang yang jarang menemui kesepakatan, sejumlah politikus Demokrat dan Republik kini mendukung rancangan undang-undang reformasi yang mereka harapkan dapat disahkan sebelum Kongres baru dilantik pada Januari.
Jika disahkan, undang-undang tersebut akan mempermudah pembangunan proyek-proyek infrastruktur besar di AS, termasuk jalur transmisi jarak jauh yang mengalirkan listrik antarwilayah. Selama ini, proyek tersebut membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dibangun karena aturan perizinan yang rumit.
David Spence selaku seorang ilmuwan politik di Universitas Texas yang meneliti politik regulasi energi menjelaskan bahwa penerima manfaat terbesar dari pembangunan transmisi tersebut adalah tenaga angin dan surya. Pasalnya, cara terbaik dan termurah untuk menghasilkan energi terbarukan tersebut biasanya berada jauh dari perkotaan sehingga membutuhkan sarana transmisi untuk memasarkan produknya.
Namun, kelompok-kelompok lingkungan hidup memperingatkan bahwa undang-undang tersebut juga dapat mempercepat persetujuan proyek-proyek bahan bakar fosil. Spence menambahkan, jika Demokrat menang besar dalam pemilu sela, ada kemungkinan mereka menarik kembali dukungan terhadap RUU itu karena merasa mampu berbuat lebih baik di Kongres berikutnya.
Agenda Menuju Pemilu 2028
Undang-undang iklim federal baru berskala besar dinilai sulit terwujud sebelum pemilihan presiden tahun 2028. Setelah itu, pengesahan kemungkinan besar memerlukan kemenangan Demokrat di Gedung Putih, Senat, dan DPR.
Salah satu isu yang diperkirakan akan menonjol adalah pusat data, menyusul meningkatnya penolakan masyarakat terhadap infrastruktur yang menghabiskan banyak energi demi menopang ledakan kecerdasan buatan (AI). Jajak pendapat dari outlet berita Politico menunjukkan bahwa separuh warga Amerika kini menentang pembangunan pusat data di dekat rumah mereka.
Sejumlah gagasan kini sedang beredar, termasuk proposal dari politikus Demokrat Bernie Sanders dan Alexandria Ocasio-Cortez untuk menghentikan sementara pembangunan pusat data, mengakhiri keringanan pajak bagi pusat data, serta mengenakan pajak baru atas penggunaan listrik mereka.
Selain itu, lebih dari 150 anggota parlemen mensponsori RUU Bantuan Tagihan Energi tahun ini yang dirancang untuk memulihkan insentif pajak energi bersih IRA, mereformasi izin transmisi, dan mewajibkan pusat data membayar peningkatan jaringan yang mereka butuhkan. Adrian Deveny menuturkan bahwa pemulihan insentif pajak energi bersih dari IRA sejauh ini merupakan konsensus yang paling banyak didukung di antara sebagian besar anggota Kongres dari Partai Demokrat.
Dukungan untuk proposal lainnya mencakup program federal baru guna membantu perusahaan asuransi menanggung bencana akibat iklim serta dana super iklim yang mewajibkan perusahaan bahan bakar fosil berkontribusi terhadap biaya kerusakan cuaca ekstrem. Perlombaan menuju pemilihan presiden 2028 sendiri diperkirakan akan dimulai beberapa minggu setelah pemilu sela berakhir dan membawa rangkaian gagasan kebijakan serta perdebatan baru.
Sumber: Deutsche Welle
