Raja Inggris Charles III membuka Pertemuan Kepala Pemerintahan Persemakmuran (CHOGM) di Antigua dan Barbuda pada Selasa dengan menyampaikan pidato mengenai warisan tragis perdagangan budak transatlantik. Dalam forum yang dihadiri para pemimpin dari 56 negara anggota Persemakmuran tersebut, ia memaparkan pemahamannya yang makin mendalam terkait isu penindasan sejarah tersebut.
Raja Charles III menjelaskan bahwa dirinya terus mempelajari dan mendengarkan aspirasi dari berbagai pihak mengenai dampak perbudakan. Ia menegaskan bahwa perdagangan manusia tereksploitasi di masa lalu masih membayangi wilayah kepulauan Karibia serta negara anggota Persemakmuran lainnya.
“The transatlantic trade in enslaved persons still casts a shadow over these islands and other members of our Commonwealth. As I have said before, that shameful chapter of history is one that fills my heart with horror and my soul with the most profound personal sorrow,” kata Raja Charles III seperti dilaporkan Deutsche Welle.
Meskipun mengecam “ketidakadilan kejam” di masa lalu, sang raja tidak menyampaikan permohonan maaf resmi atas peran Inggris maupun membahas masalah ganti rugi finansial. Ia memprioritaskan upaya menatap masa depan agar kejahatan di masa lalu tidak menentukan arah langkah bangsa-bangsa Persemakmuran.
Fokus Kemitraan Masa Depan dan Investasi
Perdana Menteri Inggris Andy Burnham, yang turut hadir dalam KTT tersebut, sebelumnya menyatakan terbuka terhadap kemungkinan permohonan maaf. Menjelang pembukaan KTT, wacana mengenai permohonan maaf resmi dan potensi kompensasi finansial mendominasi ruang diskusi publik.
Kendati demikian, pihak kerajaan dan perdana menteri sepakat memanfaatkan KTT ini sebagai momentum untuk memperkuat kemitraan masa depan. Mereka memilih memfokuskan program kerja pada penanganan masalah layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan iklim bagi masyarakat yang menghadapi kesulitan ekonomi.
“We cannot change the actions of those who came before us,” ujar Raja Charles III saat membuka sesi konferensi. “We can, however, learn from the past.”
Dalam kesempatan yang sama, Burnham menuturkan keinginannya untuk membahas restrukturisasi utang bagi negara-negara Persemakmuran berukuran kecil. Selain itu, Pemerintah Inggris mengumumkan komitmen investasi senilai 48,2 juta euro atau sekitar 54 juta dolar AS untuk pembangunan infrastruktur krusial di kawasan Karibia selama tiga tahun ke depan.
Sejarah Peran Kekaisaran Inggris
Keterlibatan Kekaisaran Inggris dalam sistem perdagangan budak dimulai pada abad ke-17 dan berkembang pesat melampaui kekuatan Eropa lainnya. Praktik tersebut kemudian dilarang bagi subjek hukum Inggris melalui Slave Trade Act pada 1807, sebelum akhirnya dihapuskan secara menyeluruh di seluruh wilayah Kekaisaran Inggris lewat Slavery Abolition Act pada 1833.
Selama periode perbudakan berlangsung, Inggris membiayai hampir sepertiga dari seluruh pelayaran budak transatlantik. Aktivitas tersebut mengakibatkan pemindahan paksa lebih dari 3,2 juta warga Afrika yang mayoritas dikirim ke koloni-koloni Inggris di Karibia dan Amerika Utara.
Saat ini, Persemakmuran Bangsa-Bangsa sebagian besar beranggotakan mantan koloni Inggris. Kombinasi produk domestik bruto (PDB) seluruh negara anggotanya mencapai sekitar 14,5 triliun dolar AS atau menyumbang sekitar 15 persen dari total perekonomian global.
Sumber: Deutsche Welle
