Gubernur Alaska dari Partai Republik, Mike Dunleavy, memerintahkan penyelidikan atas dugaan skema yang memunculkan dua kandidat bernama Dan Sullivan dalam pemilu Senat Amerika Serikat di negara bagian tersebut. Penyelidikan ini diumumkan setelah sebuah laporan media mengungkap dugaan keterlibatan tim kampanye kandidat Demokrat, Mary Peltola, dalam upaya merekrut kandidat pengecoh.
Penyelidikan dan Bantahan Kampanye
Melalui platform media sosial X, Gubernur Dunleavy menyatakan dirinya mengarahkan Departemen Keamanan Publik untuk menyelidiki apakah skema tersebut melanggar hukum Alaska serta menentukan perlu atau tidaknya tindakan pidana maupun perdata. Pernyataan tersebut merujuk pada pemberitaan surat kabar The New York Times yang mengindikasikan tim Peltola bersama petinggi komite kampanye Senat Demokrat bekerja sama merekrut seorang guru pensiunan untuk maju sebagai calon Senat.
Senator petahana dari Partai Republik, Dan Sullivan, beserta sekutunya menuduh kubu Demokrat berupaya membingungkan para pemilih di negara bagian tersebut. Di sisi lain, tim kampanye Peltola membantah segala bentuk keterlibatan dan menyatakan tidak pernah mendorong guru yang tinggal di desa nelayan terpencil itu untuk mencalonkan diri. Kandidat Sullivan yang kedua tersebut juga membantah memiliki hubungan apa pun dengan kampanye Peltola.
Proses Hukum dan Gugatan Federal
Upaya hukum sebelumnya yang diluncurkan pihak Republik untuk menyingkirkan penantang Sullivan dari surat suara telah ditolak oleh Mahkamah Agung Alaska yang memutuskan bahwa tidak ada aturan negara bagian yang dilanggar. Pakar hukum pemilu menyatakan bahwa meyakinkan seseorang untuk mencalonkan diri bukanlah sebuah tindak pidana, sekalipun nama orang tersebut sama dengan petahana, dan setiap warga negara memiliki hak konstitusional untuk masuk dalam surat suara.
Sementara itu, Departemen Kejaksaan AS telah mengajukan gugatan federal untuk mencegah sertifikasi hasil pemilu jika kandidat Sullivan kubu Trump kalah, dengan argumen potensi kebingungan pemilih. Sejumlah pakar hukum menilai gugatan tersebut rapuh dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat, sementara pejabat pemilu Alaska telah meminta pengadilan federal untuk menolak gugatan tersebut. Perhelatan politik di Alaska ini berlangsung ketat menjelang pemilihan paruh waktu yang akan menentukan kendali Kongres Amerika Serikat.
Sumber: BBC News
