Aparat keamanan India memperketat penjagaan di Delhi menjelang aksi unjuk rasa besar-besaran yang digelar pihak oposisi pada Minggu. Demonstrasi jalan kaki tersebut digelar untuk menuntut pengunduran diri Ketua Komisi Pemilihan Umum Gyanesh Kumar menyusul polemik revisi daftar pemilih.
Ratusan Ribu Orang Diperkirakan Hadir
Pawai dan rapat akbar yang dipimpin oleh tokoh Partai Kongres, Rahul Gandhi, tersebut diperkirakan bakal diikuti oleh ratusan ribu orang. Para pengunjuk rasa berencana melakukan longmars sepanjang sekitar 1,5 kilometer dari kawasan pusat Delhi menuju lapangan Ramlila Maidan yang menjadi lokasi utama demonstrasi.
Pihak oposisi menyatakan gelombang aksi ini menjadi tantangan besar bagi Perdana Menteri Narendra Modi dan Partai Bharatiya Janata (BJP). Sejumlah partai oposisi, organisasi mahasiswa, dan gerakan pemuda Cockroach Janta bahkan telah menggelar aksi unjuk rasa hampir setiap hari sejak bulan lalu. Kalangan analis menilai gelombang protes kaum muda ini menjadi salah satu krisis terberat bagi Modi sejak ia berkuasa pada 2014, kendati pemerintahannya dinilai tetap stabil dan pemilu berikutnya baru akan dihelat pada 2029.
Untuk mengantisipasi kerumunan massa, aparat kepolisian bersenjata tongkat dan perisai beserta armada kendaraan antihuru-hara telah disiagakan di sekitar lokasi demonstrasi. Kepolisian Lalu Lintas Delhi juga mengumumkan rencana pengalihan arus kendaraan di sekitar jalur aksi. Pejabat senior kepolisian Rohit Rajbir menyampaikan kepada kantor berita ANI bahwa pengaturan keamanan dan rekayasa jalur telah disiapkan di rute yang akan dilalui massa.
Polemik Penghapusan Puluhan Juta Hak Pilih
Tuntutan mundur terhadap Kumar bermula dari laporan surat kabar The Indian Express pada September lalu, yang mengungkap bahwa dua wakil Kumar sempat menyampaikan keberatan internal mengenai revisi daftar pemilih, prosedur registrasi, serta kendala sistem digital.
Langkah perubahan daftar pemilih yang telah dimulai sejak tahun lalu tersebut menghapus lebih dari 130 juta nama. Angka itu terdiri atas 28 juta warga yang telah meninggal dunia, 63 juta pemilih yang berpindah tempat tinggal, serta 30 juta nama yang tidak berhasil terlacak.
Partai-partai oposisi menuduh pembersihan daftar pemilih tersebut secara tidak proporsional menyasar komunitas Muslim dan kelompok minoritas lain yang selama ini bukan basis pemilih partai berkuasa. Menanggapi tudingan itu, Komisi Pemilihan Umum menegaskan pihaknya bersikap netral dan membuka kesempatan bagi warga yang keliru terhapus untuk mendaftar kembali. Di sisi lain, kubu BJP menuduh oposisi tengah berupaya merongrong demokrasi dengan mempertanyakan mekanisme pemilu yang sah.
Sumber: World news | The Guardian
