Respons Putusan Suket SMA Gibran, PKS Dorong DPR Ambil Sikap

Sekretaris Jenderal DPP PKS Muhammad Kholid menyambut baik putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan kasasi terkait pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kholid menyatakan bahwa DPR RI perlu menindaklanjuti putusan tersebut secara konstitusional.

Pentingnya Kepatuhan Hukum bagi Pejabat

Menurut Kholid, persyaratan pendidikan untuk menduduki jabatan publik merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh setiap pejabat negara. Semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar pula tanggung jawabnya untuk memastikan seluruh persyaratan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum seperti dilaporkan detikcom.

Kholid menilai putusan MA tersebut semakin memperkuat urgensi tindak lanjut atas persoalan pemenuhan syarat pendidikan Gibran. Masalah ini sebelumnya juga telah disoroti dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi, di mana MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah, sertifikat, atau diploma yang dapat menjadi dasar penyetaraan pendidikan setingkat SMA.

Dia menegaskan bahwa pertimbangan hukum MK dan putusan MA harus menjadi perhatian serius bagi DPR. Membiarkan persoalan tersebut tanpa tindak lanjut yang jelas berisiko memperpanjang ketidakpastian serta berpotensi mengikis legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap marwah kepemimpinan wakil presiden.

Mekanisme Resmi di Parlemen

Kholid mendorong agar hasil pendalaman atas persoalan ini dibahas melalui mekanisme resmi di DPR dengan menghadirkan pihak terkait serta mendengarkan pandangan ahli hukum tata negara. Pembahasan tersebut harus memberikan kesempatan yang adil kepada semua pihak untuk menyampaikan dokumen dan penjelasan.

DPR perlu mempelajari putusan secara utuh, memeriksa dokumen beserta proses verifikasinya, dan mendengarkan penjelasan pihak terkait sebelum menentukan sikap sesuai dengan kewenangan serta hak konstitusional yang dimiliki. Penanganan yang transparan akan memastikan bahwa hukum berlaku setara bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali.

Evaluasi Tata Kelola Penyetaraan

Lebih lanjut, Kholid menilai rangkaian putusan MK dan MA ini harus menjadi evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola penyetaraan pendidikan dan verifikasi persyaratan peserta pemilu. Keaslian dokumen, keabsahan penyetaraan, serta keterpenuhan syarat pendidikan harus diperiksa secara cermat dan akuntabel.

Persoalan ini diharapkan mampu menghasilkan perbaikan nyata untuk praktik demokrasi ke depan dengan memastikan penyelenggara pemilu serta instansi penerbit dokumen melakukan verifikasi secara ketat. Langkah tersebut penting agar hak politik setiap warga negara terlindungi dan publik mendapatkan kepastian bahwa pejabat yang dipilih benar-benar memenuhi persyaratan hukum.

Duduk Perkara Putusan MA

Sebelumnya, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi yang diajukan oleh seorang warga bernama Subhan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA dari luar negeri milik Gibran. Dalam putusannya dengan nomor perkara 742 K/TUN/2026 yang diputus pada Jumat (30/10), MA menyatakan bahwa surat keterangan tersebut tidak sah dan batal demi hukum.

Gugatan ini bermula di PTUN Jakarta dengan nomor perkara 62/G/2026/PTUN.JKT dengan tergugat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Gugatan Subhan sempat ditolak oleh PTUN Jakarta dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi TUN, hingga akhirnya kasasi pemohon dikabulkan sepenuhnya oleh Mahkamah Agung.

Adapun dokumen yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019 oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Surat penyetaraan pendidikan tingkat SMA dari luar negeri itu sebelumnya digunakan oleh Gibran saat mendaftarkan diri sebagai calon wakil presiden pada tahun 2024.