Dari Presiden hingga Pemimpin Pemberontak, Kisah Joseph Kabila

Joseph Kabila yang pernah memimpin Republik Demokratik Kongo sebagai presiden selama 18 tahun kini kembali tampil sebagai pemimpin pemberontak pada usia 55 tahun. Langkah ini menempatkannya dalam aliansi dengan kelompok M23 untuk menumbangkan Presiden Felix Tshisekedi, sosok yang pernah ia serahi kekuasaan sebelumnya.

Aliansi Baru dan Motivasi Politik

Penunjukan Joseph Kabila sebagai pemimpin Front for the Refoundation of the Nation (FRN) pada awal bulan ini mengonfirmasi dugaan banyak warga Kongo bahwa mantan presiden tersebut bekerja sama dengan kelompok pemberontak M23. Kelompok tersebut pada tahun lalu menguasai sebagian besar wilayah timur Kongo, termasuk kota Goma dan Bukavu. Konfirmasi ini memicu kejutan besar di negara yang kaya akan cadangan emas, berlian, serta mineral untuk baterai kendaraan listrik dan telepon seluler tersebut.

Menurut analisis kebijakan Henry-Pacifique Mayala kepada BBC News, Kabila tidak memiliki banyak pilihan tersisa untuk memulihkan pengaruh politiknya. Menghadapi hukuman mati setelah divonis in absentia atas tuduhan makar serta sanksi dari Amerika Serikat akibat dugaan dukungan terhadap M23, Kabila diyakini mencari jaminan dari kekuatan militer M23 untuk memperkuat daya tawar dalam negosiasi dengan pemerintah.

Di sisi lain, keterlibatan Kabila memberikan pengalaman dan jaringan mantan kepala negara kepada M23 yang kemajuan militernya belum menghasilkan legitimasi nasional secara luas. Kendati demikian, kalangan analis menilai masih terlalu dini untuk memastikan apakah aliansi ini mampu mencapai tujuan mereka melengserkan Presiden Tshisekedi.

Kritik terhadap Pemerintah dan Dinamika Kekuasaan

Dalam wawancara dengan kelompok riset Conspiracy Trackers Great Lakes, Kabila menyamakan Tshisekedi dengan mendiktator Mobutu Sese Seko dan menuduh pemerintah menggunakan hukuman mati untuk mengintimidasi warga sipil, politisi, militer, hingga dirinya pribadi. Ia mendasarkan perlawanannya pada Pasal 64 konstitusi yang menyerukan perlakuan warga terhadap pihak yang merebut kekuasaan secara tidak sah. Menanggapi hal tersebut, Presiden Tshisekedi mengecam keras langkah Kabila dengan menyatakan bahwa tindakan itu membuktikan Kabila tidak pernah mencintai negara beserta rakyatnya.

Hubungan antara Kabila dan Tshisekedi bermula dari transisi kekuasaan usai pemilihan umum tahun 2018. Berdasarkan hasil bocoran yang didukung Gereja Katolik, Martin Fayulu sebenarnya merupakan pemenang pemilu tersebut, namun Kabila dan Tshisekedi diduga mencapai kesepakatan politik untuk memastikan kemenangan Tshisekedi. Mantan kepala komisi pemilihan umum Corneille Nangaa, yang kini menjadi wakil Kabila di FRN, mengonfirmasi bahwa dirinya ikut merancang kesepakatan tersebut.

Setelah pemilu, keduanya membentuk pemerintahan koalisi hingga akhirnya pecah pada Desember 2020 ketika Tshisekedi berupaya mematahkan dominasi parlemen kubu Kabila. Kabila kemudian menjalani pengasingan diri di Afrika Selatan sebelum kembali ke Kongo pada tahun 2025 dan dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan militer.

Hubungan dengan Rwanda dan Prospek Konflik

Perkembangan ini turut melibatkan hubungan rumit dengan Presiden Rwanda Paul Kagame. Pada awal masa kepresidenannya, hubungan Kabila dengan Rwanda sempat tegang akibat isu milisi Hutu yang terlibat genosida Rwanda tahun 1994, sebelum akhirnya membaik dan bekerja sama melawan milisi tersebut. Menurut Alex Adams dari European Council on Foreign Relations, penunjukan Kabila sebagai pemimpin pemberontak menciptakan keselarasan kepentingan dengan Rwanda, di mana Kabila ingin memulihkan pengaruh nasional sementara Kagame berfokus pada keamanan strategis di Kongo timur.

Meskipun kesepakatan damai sempat diawasi oleh Donald Trump tahun lalu yang mencakup kerja sama ekstraksi mineral oleh Amerika Serikat, pertempuran di wilayah timur tetap berlanjut. Analis keamanan internasional Ovigwe Eguegu berpendapat bahwa kedua belah pihak tidak menawarkan rencana transformasi ekonomi yang kredibel bagi rakyat Kongo. Pemilu di negara tersebut dijadwalkan berlangsung pada tahun 2028, namun konflik berkepanjangan di wilayah timur dikhawatirkan dapat menunda pelaksanaan pesta demokrasi tersebut.