Perdana Menteri Andy Burnham menyatakan dirinya terbuka terhadap kemungkinan Inggris menyampaikan permintaan maaf resmi atas keterlibatannya dalam perdagangan budak transatlantik. Kendati demikian, ia secara tegas mengesampingkan opsi pembayaran reparasi finansial.
Dialog Terbuka dan Penolakan Reparasi
Andy Burnham menyampaikan keinginannya untuk membangun dialog bersama pihak-pihak yang terdampak serta membuka diri terhadap seruan permintaan maaf. Namun, ia menilai bahwa langkah pembayaran reparasi bukanlah solusi yang tepat untuk mengatasi persoalan sejarah tersebut. Pernyataan itu muncul menjelang Konferensi Tingkat Tinggi pemimpin Persemakmuran di Karibia, di tengah kunjungan Raja Charles III ke kawasan tersebut yang diwarnai desakan agar Inggris menyampaikan permintaan maaf.
Dalam tulisannya, Andy Burnham menguraikan bahwa perdagangan budak transatlantik, di mana warga Afrika diperdagangkan secara paksa ke Benua Amerika, merupakan sebuah pelanggaran yang sangat keji dan biadab. Kendati demikian, ia menegaskan bahwa masyarakat Inggris saat ini tidak dapat dimintai pertanggungjawaban finansial atas kesalahan masa lalu yang terjadi di era yang berbeda.
Menteri Keuangan John Healey menyatakan kepada BBC bahwa keterbukaan sang perdana Menteri untuk berdiskusi mengenai permintaan maaf merupakan langkah yang tepat, terutama menjelang konferensi para kepala negara Persemakmuran. Pertemuan Kepala Pemerintahan Persemakmuran dijadwalkan mulai berlangsung pada 1 November di Antigua dan akan dibuka oleh Raja Charles III.
Tanggapan Berbagai Pihak
Ketua Kelompok Lintas Partai Parlemen (APPG) untuk Reparasi Afrika, Bell Ribeiro-Addy, menyambut baik langkah pemerintah yang mengakui perannya di masa lalu, namun menilai pemerintah masih belum memberikan permintaan maaf resmi negara yang sebenarnya tidak memerlukan biaya. Ia menuturkan kepada program Today di BBC Radio 4 bahwa fokus terhadap reparasi finansial sering kali mengalihkan substansi utama dari keadilan reparatif.
Pemimpin Partai Konservatif Kemi Badenoch melalui akun media sosial X berpendapat bahwa wajib pajak Inggris masa kini tidak memiliki alasan untuk menanggung beban finansial atas peristiwa yang terjadi beberapa generasi sebelum mereka lahir. Sementara itu, Perdana Menteri Barbados Mia Mottley menyambut baik pernyataan Andy Burnham dan menyatakan akan menjalin komunikasi dengan iktikad baik sembari tetap mengupayakan keadilan reparatif.
Di sisi lain, pendiri The Repair Campaign, Denis O’Brien, menilai pernyataan tersebut mengecewakan dan belum cukup memadai. Ia mendesak pemerintah Inggris untuk menghentikan pengaburan isu dan segera memberikan permintaan maaf secara penuh dan resmi sebagai langkah awal simbolis menuju keadilan reparatif.
Latar Belakang Sejarah
Otoritas Inggris dan monarki telah menjadi pelaku utama dalam perdagangan budak selama berabad-abad sejak abad ke-16. Mantan Perdana Menteri Tony Blair pada tahun 2007 pernah menyatakan bahwa peran Inggris dalam perbudakan merupakan sumber kesedihan dan penyesalan yang mendalam.
Inggris kemudian mengambil peran penting dalam mengakhiri praktik tersebut melalui pengesahan undang-undang penghapusan perbudakan oleh Parlemen pada tahun 1833. Berdasarkan undang-undang tersebut, para pemilik perkebunan di Inggris justru diberikan kompensasi atas kehilangan budak mereka, di mana pelunasan utang negara untuk menutupi pembayaran kompensasi itu baru rampung pada tahun 2015.
Sumber: BBC News
