Daftar Isi
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menetapkan sidang paripurna untuk memilih, melantik, sekaligus mengesahkan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka pada Rabu (02/12/2026). Keputusan tersebut disepakati dalam rapat gabungan pimpinan MPR bersama fraksi-fraksi dari unsur DPR dan DPD pada Jumat (13/11/2026).
Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan bahwa pelaksanaan sidang paripurna tersebut digelar untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden secara resmi. Selain itu, MPR juga mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto pada hari yang sama guna meminta dua nama calon wakil presiden penggalang kelengkapan verifikasi.
Tenggat Pengajuan Nama Cawapres
Sesuai Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib, Presiden berkewajiban menyerahkan dua nama calon wakil presiden paling lambat dua pekan sebelum pemilihan dilaksanakan. Dengan demikian, tenggat penerimaan dua nama usulan dari Presiden Prabowo di MPR jatuh pada Rabu (18/11/2026).
Muzani menjelaskan bahwa pimpinan MPR, DPR, dan DPD telah berkonsultasi dengan Presiden Prabowo mengenai percepatan proses ini. Langkah tersebut diambil agar pengisian posisi wakil presiden tidak perlu menunggu hingga batas maksimal 60 hari sebagaimana diatur dalam konstitusi.
Sementara itu, Presiden Prabowo menggelar pertemuan bersama pimpinan partai politik koalisi di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, pada Jumat (13/11/2026) malam. Dalam pertemuan tersebut, partai koalisi diberikan tenggat waktu satu pekan untuk mendiskusikan usulan nama cawapres. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menuturkan usai pertemuan bahwa seluruh keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden.
Alasan dan Pengunduran Diri Gibran
Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR dan Presiden Prabowo pada Kamis (12/11/2026) sekitar pukul 11.20 WIB. Langkah ini menjadikan Gibran sebagai wakil presiden kedua dalam sejarah Indonesia yang meletakkan jabatan setelah Mohammad Hatta pada 1 Desember 1956.
Melalui unggahan video di akun Instagram pribadinya pada Kamis petang, Gibran menegaskan bahwa langkah berhenti dari jabatan wakil presiden merupakan keputusan pribadi. “Ini bukan keputusan yang mudah, tapi ini adalah pilihan terbaik. Keputusan ini adalah keputusan saya pribadi dan tidak berkaitan dengan ijazah. Sekali lagi, tidak berkaitan dengan ijazah,” katanya.
Pengunduran diri ini mengemuka setelah Mahkamah Agung (MA) pada akhir Oktober menyatakan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran batal demi hukum, disusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang tidak menemukan bukti ijazah luar negeri. Rangkaian putusan tersebut memicu lebih dari 120 anggota DPR mengajukan usulan Hak Menyatakan Pendapat pada Rabu (11/11/2026).
Dalam surat resmi pengunduran diri yang dibacakan Ketua MPR Ahmad Muzani, Gibran menuliskan:
“Dengan hormat, dengan ini saya Gibran Rakabuming Raka, Wapres RI, masa jabatan 2024-2029. Menyatakan berhenti dari jabatan wakil presiden RI atas permintaan sendiri. Keputusan ini saya ambil penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintah, saya meyakini negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi dari saya sendiri.”
Seperti dilaporkan BBC News Indonesia, proses penyerahan surat di Kompleks Parlemen berlangsung singkat sekitar 21 menit. Setelah menyerahkan surat, Gibran kembali ke kediaman resmi wakil presiden di Jakarta dan disambut oleh jajaran staf serta kelompok relawan.
Sikap Presiden Prabowo dan Jokowi
Presiden Prabowo Subianto menyatakan menerima dan menghormati keputusan pengunduran diri Gibran setelah keduanya bertemu di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (12/11/2026) siang. Pertemuan itu turut dihadiri pimpinan MPR, DPR, serta sejumlah menteri kabinet.
Prabowo menilai langkah Gibran sebagai sikap ksatria dan bertanggung jawab. Ia memahami adanya ketidaksesuaian pemenuhan syarat pendidikan berdasarkan aturan konstitusional Indonesia akibat perbedaan sistem pendidikan luar negeri, sehingga keputusan mundur diambil demi kepentingan bangsa yang lebih besar.
Tanggapan juga datang dari mantan Presiden Joko Widodo dari kediamannya di Solo pada Kamis (12/11/2026). Jokowi mengungkapkan telah menasihati putranya bahwa jabatan politik bersifat sementara. Ia menegaskan bahwa pengunduran diri tersebut merupakan bagian dari dinamika politik dan dirinya tetap mendukung penuh pemerintahan Presiden Prabowo.
Lima Tahapan Pengisian Jabatan Wapres di MPR
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra memaparkan lima tahapan mekanis pengisian kekosongan posisi wakil presiden berdasarkan UUD 1945 dan UU MD3:
- Tahap 1: Penyerahan Surat Pengunduran Diri
Wakil presiden menyampaikan surat pengunduran diri secara resmi kepada Presiden dan pimpinan MPR. - Tahap 2: Pernyataan Kekosongan Jabatan
MPR menggelar sidang untuk menyatakan terjadi kevakuman jabatan wakil presiden secara konstitusional, sementara roda pemerintahan tetap dipimpin Presiden. - Tahap 3: Pengusulan Dua Nama oleh Presiden
Presiden mengusulkan dua nama calon wakil presiden beserta berkas persyaratan administrasi kepada MPR untuk diverifikasi oleh tim khusus. - Tahap 4: Pemilihan dalam Sidang Paripurna MPR
MPR menggelar sidang paripurna maksimal 60 hari sejak menerima usulan. Kedua calon menyampaikan kesiapan, lalu anggota MPR melakukan pemungutan suara. Jika suara imbang, pemungutan diulang satu kali; jika tetap imbang, Presiden menentukan salah satu calon. - Tahap 5: Penetapan dan Pelantikan
Calon dengan suara terbanyak ditetapkan melalui Ketetapan MPR dan langsung dilantik dalam sidang paripurna untuk meneruskan sisa masa jabatan.
Dinamika Politik dan Figur Calon Pengganti
Pengamat politik dari Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, mengamati bahwa kekosongan posisi wakil presiden menjadi momentum strategis yang diperebutkan oleh partai politik koalisi untuk memperbesar pengaruh di pemerintahan.
Kepada BBC News Indonesia, Arifki menjelaskan bahwa Prabowo harus memperhitungkan keseimbangan koalisi. Sejumlah pimpinan partai politik seperti Muhaimin Iskandar, Agus Harimurti Yudhoyono, Zulkifli Hasan, Bahlil Lahadalia, hingga tokoh PDI Perjuangan berpotensi masuk dalam kalkulasi pertimbangan.
Apabila konsensus antarpartai koalisi sulit dicapai, Arifki menilai Presiden Prabowo berpeluang melirik figur nonpartai dari lingkaran terdekatnya di Hambalang, seperti Sugiono, Sudaryono, atau Teddy Indra Wijaya, guna menjaga stabilitas pemerintahan.
Sumber: BBC News Indonesia
