Daftar Isi
WASHINGTON D.C. — Partai Demokrat meraih kemenangan besar dalam pemilihan umum sela Amerika Serikat dengan merebut kembali kontrol atas House of Representatives (DPR AS) dan Senat. Hasil ini memberikan kekuatan baru bagi Demokrat untuk menetapkan agenda legislatif, memanggil pejabat pemerintah untuk bersaksi, serta menyelidiki dugaan korupsi di lingkungan pemerintahan Presiden Donald Trump.
Di DPR AS, Pemimpin Demokrat Hakeem Jeffries berpeluang besar menjadi Ketua DPR kulit hitam pertama dalam sejarah. Demokrat berhasil membalikkan sedikitnya 29 kursi DPR di berbagai distrik krusial seperti Pennsylvania, Colorado, dan Virginia. Sementara di Senat, kemenangan di negara-negara bagian seperti Texas, South Carolina, Kansas, dan Iowa memastikan kendali Demokrat atas majelis tinggi tersebut. Pemimpin Demokrat Senat Chuck Schumer menyampaikan kepada para staf kampanye bahwa bantuan bagi rakyat Amerika kini sedang dalam perjalanan.
Agenda Legislatif dan Pengawasan Kongres
Kemenangan ini mengubah dinamika politik Washington secara signifikan. Untuk pertama kalinya sejak Trump kembali ke Gedung Putih, Demokrat memiliki wewenang formal untuk membentuk agenda undang-undang, memblokir calon pejabat kabinet atau hakim federal, serta memaksa kubu Republik menghadapi pemungutan suara yang sulit. Seperti dilaporkan TIME, Wakil Ketua Kaukus Demokrat DPR Ted Lieu menggambarkan situasi ini layaknya pemilu sela 2018 dalam skala yang jauh lebih besar.
Para pemimpin dan anggota Kongres dari Partai Demokrat berencana memfokuskan argumen mereka pada dua isu utama, yaitu akuntabilitas dan keterjangkauan harga kebutuhan pokok. Perumusan strategi ini digagas oleh Anggota DPR Jamie Raskin dari Maryland, yang menekankan bahwa penanganan krisis biaya hidup dan pengawasan korupsi pemerintah merupakan dua hal yang saling berkaitan.
Di bidang legislatif, Demokrat bersiap memajukan sejumlah rancangan undang-undang untuk membatalkan kebijakan tarif impor Trump, memulihkan subsidi asuransi kesehatan Affordable Care Act, serta membatalkan pemotongan anggaran Medicaid sebesar 1 triliun dolar AS. Selain itu, mereka akan mengajukan resolusi untuk menuntut Trump menghentikan perang di Iran atau memperoleh izin resmi dari Kongres. Anggota DPR Brendan Boyle menyatakan bahwa pembatalan tarif impor dan penghentian perang merupakan kunci utama untuk memperbaiki kondisi ekonomi negara.
Penyelidikan Korupsi dan Bisnis Keluarga Trump
Kubu Demokrat juga mematangkan rencana penyelidikan berskala besar terhadap administrasi dan bisnis keluarga Trump. Komite Yudisial dan Komite Pengawasan DPR, yang kemungkinan masing-masing bakal dipimpin oleh Jamie Raskin dan Robert Garcia, telah merekrut puluhan pengacara serta staf tambahan untuk mendukung proses tersebut.
Menurut dokumen dan informasi yang dihimpun TIME, komite-komite di DPR dan Senat berencana memanggil bukti terkait transaksi kripto Trump, penjualan akses cepat pada unggahan platform Truth Social bagi perusahaan perdagangan, serta penerimaan pesawat kepresidenan mewah hibah dari Qatar. Penyelidikan juga akan mencakup dugaan bahwa donatur kaya mendapatkan pembebasan tarif atau kemudahan dari pemerintah sebagai imbalan atas sumbangan proyek pribadi Trump, termasuk penggalangan dana PAC atau pembangunan ruang dansa Gedung Putih. Selain itu, Demokrat menuntut catatan penggunaan chatbot AI milik Elon Musk, Grok, setelah laporan TIME mengungkap bahwa Trump berkonsultasi dengan sistem tersebut sebelum operasi penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro.
Bisnis anggota keluarga Trump juga menjadi target pemeriksaan. Demokrat berencana memeriksa Jared Kushner terkait dugaan konflik kepentingan atas peran perusahaannya di kawasan Teluk dan negosiasi perdamaian Timur Tengah. Firma investasi 1789 Capital yang melibatkan Donald Trump Jr. juga disorot atas pinjaman Pentagon sebesar 620 juta dolar AS kepada Vulcan Elements, salah satu perusahaan portofolionya. Pihak 1789 Capital membantah pelanggaran tersebut dan menegaskan bahwa Trump Jr. tidak terlibat dalam keputusan investasi.
Juru bicara Gedung Putih Davis Ingle membantah seluruh tuduhan tersebut. Ingle menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan dan menegaskan bahwa Presiden Trump selalu bertindak demi kepentingan terbaik rakyat Amerika Serikat.
Dilema Pemakzulan dan Target Alternatif
Kemenangan Demokrat memicu kembali perdebatan internal mengenai kemungkinan mengajukan pemakzulan (impeachment) ketiga terhadap Trump. Hakeem Jeffries belum mengambil sikap tegas dan menuturkan bahwa partainya tidak menutup kemungkinan apa pun. Namun, sejumlah tokoh senior mengimbau agar partai berhati-hati. Senator Cory Booker memperingatkan agar Demokrat tidak menjadikan Trump sebagai satu-satunya fokus perhatian, melainkan harus menyelesaikan masalah ekonomi rakyat.
Sebagai alternatif kompromi, lebih dari dua lusin anggota legislatif Demokrat mulai bersatu mendukung langkah pemakzulan terhadap Menteri Pertahanan Pete Hegseth. Resolusi pemakzulan Hegseth telah diajukan atas tuduhan operasi militer tanpa izin di Iran, Yaman, Karibia, dan Samudra Pasifik Timur, serta dugaan pelanggaran hukum terkait korban sipil dan penangkapan Maduro. Anggota DPR Adam Smith menjelaskan bahwa menyasar Hegseth memiliki peluang lebih besar untuk meraih dukungan lintas partai di Senat.
Perpecahan Faksi Internal dan Prospek Pemilu 2028
Di balik kemenangan pemilu sela, Demokrat masih dihadapkan pada perpecahan internal yang mendalam. Faksi progresif dan sosialis yang menamakan diri mereka “blok”, seperti anggota baru Claire Valdez, Chris Rabb, dan Melat Kiros, menuntut partai untuk mendukung kebijakan seperti Medicare for All, pembubaran lembaga imigrasi ICE, serta penghentian penjualan senjata ke Israel. Anggota DPR moderat Josh Gottheimer menilai desakan kebijakan Medicare for All dapat menimbulkan masalah politik serius di dalam kaukus.
Kepemimpinan Jeffries di DPR dan Schumer di Senat akan diuji dalam menyatukan faksi-faksi yang berbeda pandangan ini. Beberapa strategi kepemimpinan yang sempat diusulkan, seperti pemberian sanksi berupa pencabutan posisi di komite bagi anggota yang menolak aturan prosedur partai, mendapat penolakan keras dari kelompok progresif.
Persoalan utama yang dihadapi Demokrat saat ini adalah bagaimana mereka memanfaatkan kemenangan sela untuk membangun basis dukungan jangka panjang menjelang Pemilu Presiden 2028. Senator Ruben Gallego mengingatkan bahwa jika Demokrat gagal memenuhi harapan publik selama dua tahun ke depan, pemilih dapat kembali beralih mendukung Partai Republik pada pemilu mendatang.
Sumber: TIME
