Komisi Pemilihan India (ECI) mengizinkan warga yang namanya terhapus dari daftar pemilih selama proses Revisi Intensif Khusus (SIR) untuk mendaftar kembali menggunakan Formulir 6. Langkah tersebut diambil di tengah gelombang protes atas dugaan kecurangan pemilu yang disuarakan oleh pihak oposisi.
Kontroversi Formulir 6 dan Penolakan Oposisi
Penyelenggara pemilu menegaskan tidak ada tindakan hukum yang akan dijatuhkan kepada warga yang memanfaatkan Formulir 6 untuk pendaftaran ulang. Penjelasan tersebut diberikan karena Formulir 6 mengharuskan pendaftar membuat pernyataan bahwa mereka baru pertama kali mengajukan diri masuk ke daftar pemilih. Persyaratan ini sebelumnya memicu perdebatan karena dinilai memaksa warga yang terhapus untuk memberikan pernyataan tidak benar.
Pelaksanaan SIR telah mengakibatkan penghapusan jutaan nama pemilih di seluruh India dan memicu tuduhan pencurian suara terhadap pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi. Menanggapi kebijakan ECI, Partai Kongres menilai langkah tersebut sekadar permainan kata-kata yang menyesatkan untuk menutupi proses pemilu yang bermasalah. Pemimpin Partai Kongres, Jairam Ramesh, menyatakan bahwa proses SIR harus segera dihentikan karena setiap upaya penanganan yang dilakukan justru memperlihatkan betapa buruknya rancangan sistem tersebut.
Demonstrasi Politik dan Dampak Topan Murasu
Menanggapi aksi unjuk rasa oleh kelompok pemuda dan pihak oposisi di ibu kota terkait dugaan pelanggaran pemilu, Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa menggelar reli di sejumlah negara bagian. BJP menilai aksi oposisi sebagai bentuk upaya untuk menciptakan ketidakstabilan politik serta mengganggu proses demokrasi.
Selain perkembangan situasi politik dan pemilu, bencana alam juga melanda kawasan selatan negara tersebut seperti dilaporkan Deutsche Welle pada Rabu (4/11). Sapuan Topan Murasu di negara bagian Andhra Pradesh mengakibatkan dua orang meninggal dunia serta merusak sedikitnya 312 rumah warga.
