Gelombang Unjuk Rasa Mahasiswa dan Warga Berlanjut di Jakarta

Demonstrasi mahasiswa dan masyarakat sipil terus bergulir di berbagai wilayah, termasuk di Jakarta. Pada Kamis sore, ratusan mahasiswa Universitas Trisakti menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan setelah sempat diadang aparat menuju Istana Negara.

Aksi Mahasiswa Trisakti dan Tuntutan Karhutla

Rombongan mahasiswa Trisakti meneriakkan yel-yel kritik terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Seorang mahasiswa berorasi di atas mobil komando menuntut keadilan bagi Papua serta penghentian militerisme, sementara massa lainnya duduk di hadapan spanduk berisi tiga tuntutan utama.

Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti, Muhammad Putra, menyatakan bahwa aksi tersebut sejalan dengan persoalan yang belum ditangani, seperti kebakaran hutan dan lahan. Mereka menuntut agar karhutla segera ditetapkan sebagai bencana nasional serta meminta pengalihan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp1 triliun per hari untuk penanganan bencana.

Staf Khusus Kementerian Sekretariat Negara, Bin Bin Firman Tresnadi, mendatangi para pengunjuk rasa dan menjanjikan untuk menyampaikan persoalan karhutla tersebut kepada Kementerian Kesehatan. Namun, mahasiswa meminta tenggat waktu kepastian tindak lanjut pada pekan depan serta menuntut pernyataan siap mundur jika janji tersebut tidak terwujud.

Unjuk Rasa di Bundaran HI dan Simbol Perlawanan

Sehari sebelumnya pada Rabu bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, massa mahasiswa dan warga sipil menembus penjagaan aparat di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Aksi yang diinisiasi oleh kelompok Komite Sadar tersebut diwarnai pembentangan spanduk bertuliskan ‘All Eyes on Karhutla’ dan ‘Prabowo-Gibran Gagal Total’. Menjelang petang, aparat kepolisian mendorong mundur massa menggunakan barikade dan gas air mata sebelum hujan deras mengguyur lokasi.

Fanda, salah satu mahasiswa peserta aksi, menyatakan bahwa unjuk rasa ini digelar karena pemerintah dinilai tidak kompeten menangani karhutla dan menindak korporasi. Sementara itu, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menjelaskan bahwa aksi ini mengusung tema “Tepati atau Pergi” dengan menggunakan simbol tiga jari atau *three-finger salute* dari novel The Hunger Games sebagai instrumen perlawanan global.

Komite Sadar membawa lima tuntutan utama, yakni menetapkan status bencana nasional untuk karhutla di Kalimantan, Sumatra, dan Papua serta mengadili korporasi penyebab bencana ekologis. Mereka juga mendesak pengelolaan APBN untuk kepentingan rakyat dengan menghentikan program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), menurunkan biaya pendidikan, mengatasi KKN, serta mengembalikan kebebasan bersuara dan menghentikan militerisasi ruang sipil.

Pengerahan Aparat dan Aksi di Berbagai Daerah

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Kompol Akhmadi, menyampaikan bahwa sebanyak 14.324 personel gabungan TNI-Polri dan instansi terkait disiagakan di sejumlah titik di Jakarta. Di sisi lain, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Syahganda Nainggolan, menyatakan bahwa pemerintah tetap terbuka atas berbagai masukan dari masyarakat.

Aksi serupa juga pecah di berbagai daerah seperti Yogyakarta, Makassar, Purwokerto, dan Malang. Di Purwokerto, sekitar 300 warga dari Aksi Rakyat Banyumas mendesak pengaktifan kembali program Universal Health Coverage, yang akhirnya ditanggapi langsung oleh Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono dengan menandatangani pakta integritas.