Putusan Hakim atas Pemecatan Maurene Comey Beri Harapan Baru

Putusan pengadilan baru terhadap upaya pemecatan Maurene Comey, jaksa penuntut sekaligus putri mantan direktur FBI James Comey, dinilai dapat mengirimkan pesan kuat mengenai pemecatan bermuatan politis. Para pakar hukum menyebut putusan ini juga berpotensi memengaruhi hakim-hakim lain yang menangani kasus serupa di tengah kekhawatiran atas serangan terhadap supremasi hukum di bawah pemerintahan Donald Trump.

Putusan Hakim Jesse Furman

Hakim Distrik AS Jesse Furman memutuskan bahwa pemecatan Maurene Comey sebagai jaksa penuntut umum tanpa alasan oleh Departemen Kehakiman adalah tindakan yang melanggar hukum. Selama bertugas di Distrik Selatan New York, Comey sukses menangani berbagai kasus profil tinggi, termasuk vonis bersalah terhadap Ghislaine Maxwell dan Sean “Diddy” Combs.

Carl Tobias, guru besar di University of Richmond School of Law, menyatakan bahwa Hakim Furman menolak hampir seluruh argumen yang diajukan oleh pihak pemerintah. Departemen Kehakiman sebelumnya berdalih bahwa Pasal II Konstitusi Amerika Serikat memberikan hak kepada presiden dan jaksa agung untuk memecat jaksa penuntut yang bukan pejabat politik.

Namun, Furman menolak posisi tersebut dan menyatakan bahwa pemecatan Comey melanggar Undang-Undang Reformasi Layanan Sipil. Klaim Departemen Kehakiman dinilai bertentangan dengan preseden Mahkamah Agung selama hampir dua dekade serta tanpa dasar yang sah, sebagaimana disampaikan oleh Furman dalam putusannya.

Potensi Banding dan Pengaruh Hukum

Bagi para pengamat hukum, keputusan ini menumbuhkan optimisme yang bersifat hati-hati di tengah dugaan serangan berulang terhadap supremasi hukum. Meski demikian, Tobias memperkirakan bahwa pihak pemerintah akan segera mengajukan banding atas putusan tersebut ke Pengadilan Banding Sirkuit Kedua.

Neama Rahmani, pendiri West Coast Trial Lawyers dan mantan jaksa federal, menilai bahwa lembaga peradilan mulai mengambil sikap untuk mencegah tindakan yang melanggar supremasi hukum. Namun, ia mengingatkan bahwa jika kasus ini berlanjut hingga Mahkamah Agung, belum ada jaminan akan membatasi kekuasaan presiden sepenuhnya mengingat komposisi hakim di sana.

Meskipun putusan ini tidak bersifat mengikat bagi pengadilan lain, Elizabeth Wolstein selaku mitra di Schlam Stone & Dolan LLP berpendapat bahwa putusan yang disusun dengan baik akan tetap menjadi bahan pertimbangan persuasif bagi hakim lain yang menghadapi masalah serupa.

Latar Belakang Pemecatan Comey

Maurene Comey mengajukan gugatan atas pemecatannya pada September 2025 setelah menerima surat pemberhentian mendadak tanpa pemberitahuan maupun penjelasan pada 16 Juli 2025. Ketika ia meminta keterangan kepada Jaksa AS Manhattan saat itu, Jay Clayton, ia diberitahu bahwa instruksi tersebut berasal dari Washington tanpa rincian lebih lanjut.

Departemen Kehakiman menyatakan bahwa pemecatan tersebut diarahkan oleh mantan Jaksa Agung Pam Bondi dan diratifikasi oleh penggantinya, Todd Blanche. Sementara itu, tim kuasa hukum Comey dan para pengkritik menilai pemecatan tersebut dilakukan karena ayahnya, James Comey, merupakan figur yang lama menjadi sasaran kritik Donald Trump.

Tim kuasa hukum Maurene Comey yang terdiri dari Ellen Blain, Nicole Gueron, Deepa Vanamali, dan Margaret Donovan menyambut baik putusan tersebut sebagai penolakan terhadap klaim kekuasaan eksekutif yang tidak terbatas. Di sisi lain, Gedung Putih melalui juru bicaranya, Lauren Bis, menolak tuduhan bahwa Departemen Kehakiman dipersenjatai untuk menyerang lawan politik dan menegaskan bahwa lembaga tersebut berfokus pada penegakan hukum dan ketertiban.